Jakarta, CNN Indonesia -- Din Syamsuddin, terdepak dari kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Begitu pula dengan sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat ketua umum dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal.

Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005-2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015.

Meski begitu, kini Din tak lagi masuk dalam daftar pimpinan MUI. Namanya tak tercantum dalam daftar pengurus harian ataupun dewan pertimbangan.

Selain Din, ada nama ulama lainnya yang terdepak dari petinggi MUI, yakni Bachtiar Nasir. Bachtiar menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020.

Bachtiar dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.

Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 411 dan Aksi 212 yang akhirnya menumbangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Zulkarnain dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 212, seperti Rizieq Shihab.

Di MUI, Zulkarnain sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada 2015-2020. Namun namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI.

Selain itu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir.

GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah Reuni Aksi 212 dan penjemputan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Namun saat ini namanya sama sekali tidak tercantum di dewan pertimbangan MUI ataupun dewan pimpinan MUI.

(dhf/wis)


https://m.cnnindonesia.com/nasional/...pengurusan-mui