Maju Mundur Wacana Pertemuan Ma'ruf Amin-Rizieq Shihab

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pertemuan antara Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab belakangan ini santer terdengar.
Awalnya, rencana itu sempat dibeberkan Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi. Masduki, dalam keterangan persnya pada Jumat (20/11) lalu mengatakan orang nomor dua di Republik Indonesia itu terbuka atas gagasan pertemuan dengan Rizieq.

Pernyataan itu sendiri sebagai respons atas dorongan berbagai pihak, seperti pengamat politik yang memiliki gagasan agar terjadi pertemuan antara Ma'ruf dan Rizieq secara empat mata untuk membahas persoalan bangsa.

"Terhadap gagasan pertemuan itu ya Wapres tidak ada masalah. Wapres welcome, artinya itu hal yang bisa dilakukan selama membawa kebaikan bagi bangsa dan negara" kata Masduki dalam keterangan resminya, Jumat (20/11).

Ma'ruf sendiri selain Wapres juga Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pernah menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara Rizieq menjadi pentolan FPI juga tokoh massa alumni 212.

Meski memiliki sikap terbuka dengan gagasan bertemu dengan Rizieq, Masduki meminta agar tak dimunculkan persepsi-persepsi bahwa rencana pertemuan tersebut adalah keinginan wapres. Ia menyatakan rencana pertemuan itu merupakan inisiatif dari masyarakat.

"Bagaimana inisiatif itu? terhadap inisiatif yang muncul maka Wapres oke silakan kalau ada gagasan seperti itu, karena bagi wapres itu adalah silaturahmi," kata dia.

Merespons langkah tersebut, Sekretaris Umum FPI Munarman mengklaim Rizieq terbuka dengan upaya pertemuan tersebut. Sebab, selama ini pihaknya tak pernah memiliki persoalan dengan Ma'ruf.

"Selama ini hubungan antara Kiai Ma'ruf dan Habib Rizieq memang tidak pernah bermasalah," kata Munarman kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (20/11).

Bahkan, Munarman menyinggung hubungan baik antara Rizieq dan Ma'ruf memiliki akar sejarah sejak lama. Hubungan tersebut bahkan sempat terjalin erat pada tahun 2016 jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Ia menyebut Ma'ruf dan Rizieq sempat satu suara menyuarakan proses hukum terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama.

Ma'ruf yang kala itu masih aktif sebagai Ketua Umum MUI mengeluarkan sikap keagamaan atau fatwa tentang kasus Ahok yang dinilai sebagai penghina Alquran dan ulama.

Fatwa itu keluar di tengah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Setelah itu muncul aksi besar-besaran yang diinisiasi oleh kelompok Islam seperti FPI dan GNPF Ulama pada 2 Desember 2016 di Jakarta atau yang dikenal dengan Aksi 212.

Meskipun masih sebatas wacana, rencana pertemuan dua tokoh itu disambut baik. Salah satunya datang dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Anwar menyatakan pertemuan kedua tokoh itu merupakan bentuk silaturahmi dalam ajaran Islam.

"Bahkan orang yang memutus tali silaturahmi akan mendapat murka dari Allah. Jadi MUI sangat mendukung maksud dan niat baik," kata Anwar.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid turut mendukung ide yang sama. Menurutnya, pertemuan tersebut penting dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan Rizieq Shihab penting segera diwujudkan demi menjaga keutuhan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Serta menguatkan NKRI, agar semua potensi bangsa bisa fokus atasi darurat Covid-19," kata pria yang juga politikus PKS tersebut.

Ketika dukungan menguat, Jubir Wakil Presiden Masduki Baidlowi malah mengklarifikasi pernyataannya yang menyatakan Ma'ruf membuka peluang untuk bertemu dengan Rizieq.

"Sampai saat ini, wapres belum memiliki rencana atau agenda untuk bertemu dengan HRS," kata Masduki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).

Masduki menegaskan munculnya wacana pertemuan Ma'ruf dan Rizieq beberapa waktu lalu sekadar respons spontan yang di lontarkan sebagai jubir wapres. Masduki mengaku mendapat pertanyaan dari media perihal ide pertemuan antara Ma'ruf dan Rizieq.

"Dengan demikian, berita Wapres siap bertemu HRS mesti diluruskan," ungkap Masduki.
sumber

********

Dengan segala hormat.
Karena berita ini menyangkut KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, maka TS meminta maaf sebelumnya jika mungkin ada kata-kata atau kalimat yang kurang pantas dijabarkan disini.

Jujur, sebenarnya jika harus berterus terang, maka pilihan Jokowi kala itu dengan memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai Cawapres bagai buah simalakama. Jika setuju, maka dikuatirkan keberadaan KH. Ma'ruf Amin akan dianggap sebagai penggembira dan hanya akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi untuk bersikap tegas terhadap kelompok intoleran yang berlindung pada jubah agama.

Disamping itu, KH. Ma'ruf Amin dianggap sebagai bidan kelahiran kaum monaslimin yang mempunyai hari lebaran tiap tanggal 2 Desember. Ditangannyalah, Fatwa yang dianggap berat sebelah lahir. Dan termasuk tanggungjawabnyalah sampai kini ada kelompok yang selalu reuni tanpa sekolah, yang bangga mematikan demokrasi yang selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh bangsa ini. Demokrasi Pancasila yang hancur lebur oleh politik identitas. Politik Identitas yang diakomodir oleh rezim-rezim pemerrintahan sebelum Jokowi, yang keberadaannya hingga kini masih misteri, siapa yang sebenarnya memelihara?

Politik identitas inilah yang sebenarnya termaktub dalam buku yang kini viral karena dibawa berfoto oleh orang yang justru mendapat keuntungan dari politik kotor demi kekuasaan.

Kita ketahui bersama, Rizieq Shihab pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah Presiden ilegal! Padahal yang berhak memutuskan seseorang berhak menjadi seorang presiden negeri ini hanya MK. MK yang berhak memutus sah tidaknya seseorang resmi memenangi pemilihan presiden. Lantas darimana dan atas alasan apa seorang Rizieq Shihab bisa mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden ilegal?

Lalu, ketika Jokowi dianggap sebagai presiden ilegal, secara logika maka wakil presidenpun pasti dianggap ilegal juga. Kenapa? Karena pemilihan presiden itu satu paket dengan pemilihan wakil presiden. Artinya, KH. Ma'ruf Amin pun pastinya dianggap ilegal juga oleh Rizieq Shihab.

Sehubungan dengan rencana pertemuan antara KH. Ma'ruf Amin dengan Rizieq Shihab, maka hal ini menjadi lucu dan menggelikan. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap wakil presiden ilegal mau bertemu dengan orang yang menghinanya dengan sebutan ilegal meskipun tidak secara langsung? Atas dasar apa pertemuan ini? Sebagai apa? Padahal jabatan wakil presiden adalah jabatan melekat. Bahkan jika seseorang telah tidak menjabat sebagai wakil presiden pun, kata-kata wakil presiden tetap melekat seumur hidupnya.

Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan terhina? Jelas presiden, dalam hal ini adalah Jokowi. Dan seharusnya KH. Ma'ruf Amin pun ikut terhina.

Seharusnya, jika KH. Ma'ruf Amin menyetujui pertemuan dengan Rizieq Shihab, maka Jokowi harus berbicara pada media, bahwa dirinya ikhlas jika wakilnya bertemu dengan orang yang menganggap dirinya presiden ilegal.

Kedua, harus ada pernyataan secara langsung di media dari Rizieq Shihab bahwa dia mencabut kata-katanya yang pernah diucapkan itu.

Ketiga, bahwa Rizieq Shihab harus meminta maaf atas perkataannya tersebut yang sebenarnya juga menghina bangsa ini, rakyat Indonesia ini, karena dengan perkataan Jokowi presiden ilegal, maka sampai detik ini, rakyat Indonesia dimata Rizeq Shihab dan pengikutnya, dipimpin oleh presiden dan wakil presiden ilegal. Itu otomatis juga memgatakan bahwa seluruh kabinet dan seluruh perangkat lembaga negara yang dipilih oleh presiden adalah lembaga ilegal!

Keempat, bahwa jika pertemuan itu hanya silaturahmi, maka harus terbuka oleh media. Pertemuan itu harus memberi akses kepada media untuk meliput, agar nantinya pertemuan itu tidak dipelintir oleh pihak Rizieq Shihab dan pengikutnya.

Kelima, tak ada yang namanya rekonsiliasi atau pembicaraan mengenai rekonsiliasi, sebab tak ada yang perlu direkonsiliasi dengan Rizieq Shihab dan kelompoknya. Negara tidak boleh tunduk pada kemauan ormas! Negara tidak berekonsiliasi dengan ormas, apalagi ormas nubitol. Jika pertemuan itu hanya temu kangen antara sesama alumni monaslimin, silakan. Tapi sekali lagi, tidak ada yang namanya pembicaraan mengenai rekonsiliasi.

Jika 5 hal ini bisa dilakukan, maka sah-sah saja apabila pertemuan itu jadi dilaksanakan. Jika tidak, maka hancurlah kredibilitas negara. Jika kredibilitas negara hancur, maka hancur juga marwah TNI dan POLRI. Semua akan menjadi bahan tertawaan kelompok Rizieq Shihab. FPI, GNPF, PA dan sebangsanya akan menjadi besar kepala, merasa diperhitungkan oleh negara. Dan ini bukan isapan jempol atau tuduhan tak berdasar. Sebab mereka ini sudah terbiasa memelintir berita, memelintir A menjadi B atau Z.

Jika banyak yang mengatakan bahwa pertemuan ini adalah inisiasi masyarakat, salah besar. Apalagi mengatakan bahwa masyarakat setuju dengan rencana pertemuan ini. Pertemuan ini hanya disetujui oleh mereka yang berkepentingan dan berpihak.

Dan sebenarnya lebih banyak yang tidak setuju dengan pertemuan ini demi menjaga marwah negara.

Negara tidak boleh tunduk pada ormas!

Itu.