Jakarta - Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung permintaan Gubernur Anies Baswedan agar sertifikat Monas menjadi milik Pemprov DKI Jakarta. Bila Monas menjadi milik Jakarta, maka itu bisa memaksimalkan pembangunan di Monas yang telah lama dikelola oleh Pemprov DKI.
"Ternyata belum bertuan kan itu, kalau belum bertuan, kasih ke DKI saja. Supaya DKI bisa maksimalkan APBD untuk explore potensi Monas," ujar Anggota Fraksi Demokrat, Mujiyono, saat dihubungi, Jumat (6/11/2020).

Bagi Mujiyono, ada hambatan jika Monas masih milik Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) namun dikelola oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI tidak akan leluasa untuk membangun aset khususnya bangunan.

"Misal di Monas ada satu bagian dari aset, kan tidak enak aset Pemprov ada di tanah pihak lain, termasuk pemerintah pusat. Seyogianya, aset pemprov, pembangunan, investasi, atau belanja modal dilakukan di tanah pemprov juga," sebut Mujiyono.

Pemprov DKI Jakarta pun telah mengeluarkan uang untuk pengelolaan Monas. Termasuk untuk proyek revitalisasi Monas.

Misal, APBD DKI, ada belanja modal. itu salah satunya adalah revitalisasi. Monas bisa lebih berharga kalau ditata, berharga secara value," katanya.

Sejauh ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan pengajuan sertifikasi Monas agar hak terhadap aset dapat terjaga dengan baik. Riza juga menekankan pihaknya tidak ada masalah dengan keputusan yang nantinya akan ditetapkan.


"Ya itu masih diproses. Nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Memang di Jakarta ini kan ada aset-aset negara yang sebagian sertifikasinya dimiliki oleh pemerintah pusat, apakah melalui Kementerian Setneg atau melalui kementerian lainnya dan juga ada aset-aset pemerintah daerah yang dimiliki. Jadi saya kira itu tidak ada masalah ya, apakah nanti tetap di Jakarta atau di Setneg, saya kira itu tidak masalah," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.

"Prinsipnya, bagi kami Pemprov, kami ingin seluruh aset-aset pemerintah itu memiliki alas hak yang baik yang benar, dan semuanya mendapatkan sertifikasi yang baik ke depan, tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi aset negara itu bermasalah di kemudian hari, pemerintah akan mendorong seluruh aset-aset negara, aset pemprov yang ada di Jakarta itu kita akan segera kita selesaikan sertifikasinya," sambungnya.

Kementerian Sekertariat Negara (Kemensetneg) menjelaskan alasan ingin melakukan sertifikasi terhadap Monumen Nasional (Monas). Kemensetneg beralasan Monas bukan hanya milik masyarakat DKI Jakarta tapi juga milik masyarakat Indonesia.

"Terkait sertifikasi lahan kawasan Monas, dari awal prinsip kami adalah lahan Monas harus disertifikatkan dan dicatat sebagai milik negara, tidak ada motif lain, demi merah putih saja," kata Sesmensetneg, Setya Utama, saat dihubungi, Jumat (6/11/2020).

https://news.detik.com/berita/d-5245...ilik-jakarta/2