Selama dua bulan terakhir ini, teroris OPM terus saja berbuat ulah. Sudah banyak yang menjadi korban terornya. Mulai dari warga sipil hingga aparat. Kita ambil saja contoh pada 17 September 2020 lalu. Kelompok teroris Papua Merdeka menebas seorang lelaki paruh baya yang berprofesi sebagai tukang ojek, bernama Badawi hingga lengan kirinya putus. Akibat pendarahan yang hebat, korban meninggal dunia di lokasi kejadian, di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Baru selang sehari setelah peristiwa naas itu, pesawat Dabi Air PKD PGR, dari maskapai penerbangan sipil milik Dabi Air ditembak para teroris Papua merdeka sekitar pukul 08.38 WIT. Pesawat yang diterbangkan pilot Rofliudin dan co-pilot Obet Obaidilah ditembak dua kali saat berada di jarak 300 meter dari Runway 09 Bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya. Penembakan ini dilancarkan kelompok teroris Papua sebagai upaya menghambat evakuasi jasad anggota TNI yang gugur ditembak OPM.

Kejadian teror terhadap warga sipil seperti ini bahkan terjadi pada bulan sebelumnya, di Yahukimo.

Dengan banyaknya teror yang dilakukan OPM, wajar saja Pemerintah mengirimkan aparat ke Papua. Pemerintah harus melindungi warganya. Anggota teroris OPM pun diburu. Namun dalam upaya pencarian tersebut ternyata ada insiden yang menyebabkan kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 di Intan Jaya.

Berbagai rentetan peristiwa kekerasan di Intan Jaya tersebut menyebabkan Menko Polhukam Mahfud MD mengirimkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Mereka bergerak ke Sugapa guna mencari fakta-fakta penembakan yang menewaskan 2 anggota TNI, 1 warga sipil, dan 1 pendeta. Mahfud mengatakan, dalam kasus penembakan yang menyebabkan anggota TNI dan sipil menjadi korban, ada keterlibatan teroris OPM Papua.

Sementara pada kasus Pendeta Yeremia Zanambani, TGPF mengungkapkan ada dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga seperti teroris OPM.

Sumber : Detik[Investigasi TGPF: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia]

Menyikapi temuan dari TGPF tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, jika memang benar yang membunuh adalah oknum aparat, jelas harus diberikan tindakan hukum yang berat. Sahroni juga mengatakan, Komisi III akan mengawasi proses penuntasan kasus penembakan tersebut.

Sumber : Kompas [Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat]

Harus ditekankan, bila benar adanya keterlibatan aparat dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia, maka sudah sewajarnya pelaku ditindak dengan keras. Namun harus diingat, meski ada kemungkinan pembunuhan pendeta oleh aparat, jangan lupakan pula kemungkinan adanya pihak ketiga yang terlibat. Apalagi rentetan aksi pembunuhan terhadap sipil maupun aparat telah berkali-kali dilakukan oleh teroris OPM.

Masih berkeliarannya teroris OPM di Tanah Papua yang tak segan menghabisi nyawa warga sipil maupun aparat tentu tak boleh dibiarkan saja berlarut-larut. Oleh karena itulah meski dari laporan TGPF ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pembunuhan Pendeta Yeremia, Menko Mahfud tetap merekomendasikan penambahan personel keamanan di Papua. Apalagi wilayah Papua yang luas sulit dijangkau oleh personel organik yang telah ada.

Agenda penambahan personel TNI-Polri lantas diprotes keras oleh banyak pihak. Seperti Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) Socratez Yoman yang mengatakan penambahan pasukan itu tidak menciptakan iklim damai. Senada, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth mengatakan peningkatan keamanan di Papua dengan menghadirkan aparat keamanan, terutama TNI dapat menambah trauma warga Papua.

Sumber : BBC [Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: 'itu tidak ciptakan iklim perdamaian']

Bahkan ada yang mengusulkan agar aparat keamanan ditarik dari Papua. Menko Mahfud pun angkat bicara mengenai hal itu. Menurutnya bagaimana mungkin sebuah negara menarik personel TNI-Polri dari suatu wilayah kedaulatannya sendiri? Masyarakat Papua justru membutuhkan aparat keamanan karena banyaknya aksi teror yang terjadi belakangan ini. Rakyat Papua membutuhkan perlindungan dari negara lewat TNI-Polri. Ketegangan di Papua yang terjadi sejak September 2020 dan memakan banyak korban tentu membuat warga ketakutan sehingga Mahfud memandang bahwa keliru orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik, justru yang meminta seperti itu adalah OPM.

"Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Yang minta minta itu KKB (Kelompol Kriminal Bersenjata)," ujar Mahfud.

Sumber : Kompas [Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB]

Logika ini masuk akal. Jika orang Papua tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan teroris OPM, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan bukan? Justru mereka yang tak inginkan keberadaan aparat, dapat diduga sebagai pendukung teroris Papua.