Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Syaid Aqil Syirod) dan Rois Aam (Miftahul Akhyar). Pertemuan tersebut terlaksana pada kamis Malam (15/10), tepat dikediaman KH Ma'ruf Amin. dalam pertemuan tersebut Syaid Aqil Syirod serahkan drab yang berisikan 8 poin kritikan terhadap Undang-undang Ciptakerja.

Dalam hal tersebut Syaid Aqil menyatakan tidak berarti bahwa NU menantang, Namun mengkritik Undang-Undang tersebut, mana yang berlum berpihak pada rakyat, menurut Syaid Aqil Syirod, ada beberapa hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, Kontrak (Pekerja Lepas yang tak terbatas) dan beberapa poin yang lainnya.

Menurut warga Nahdliyin Undang-Undang cipta kerja tersebut esklusif, kurang komunikatif dan kurang dialog, seharusnya dalam hal Undang-Undang Ciptakerja harus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Masyarakat, agar dalam prosesnya bisa dicerna dan difahami serta bermuatan mutlak kepentingan rakyat.

dalam pertemuan tsb, Wapres menerima rekomendasi NU tsb serta berharap agar NU bisa menerima rekomendasinya dan diharapkan agar Nahdlatul Ulama bisa mendinginkan suasana, dampak keributan Undang-Undang ciptakerja kerja.

Memang dari zaman merdeka sampai zaman sekarang Nahdlatul Ulama selalu mengawal dan menjaga kenyamanan serta keamanan negara, bahkan dalam mars subhanul wathon Nahdlatul Ulama meletakkan mencintai bangsa adalah bagian dari iman, hal inilah yang menyebabkan Nahdlatul Ulama selalu berada pada jalan tengah diantara dua kekuatan yang sedang berkomplik, yaitu kekuatan Oposisi dan Kekuatan Koalisi.

Keikut sertaan dan keaktifan Nahdlatul Ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta konsep islam Moderatnya menimbulkan epek pluralisme yang melahirkan kedamaian di Indonesia.

Diketahui dari pernyataaan Prabowo Subianto, bahwa aksi - aksi anarkis amat banyak ditunggangi oleh para perusuh yang bertujuan menciptakan kerusuhan di negara kesatuan republik Indonesia, bahkan prabowo scara gamplang menyatakan bahwa demo anarkis yang merusak pasilitas umum itu dimotori oleh dalang yang di tabulasi oleh negara luar untuk menciptakan keributan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.