Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mencuat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan.

Dia menyampaikan banyak kelompok LGBT di kalangan perwira TNI. Bahkan kata dia, kelompok ini diketuai prajurit berpangkat Sersan dengan anggota biasanya dari kalangan Letkol.

"LGBT itu lesbi, gay, transgender dan biseksual. Ternyata, mereka menyampaikan kepada saya, sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI Polri, pimpinannya Sersan. Anggotanya ada yang letkol, ini unik. Tapi memang ini kenyataan," kata Burhan saat menjadi pengisi dalam acara yang digelar Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Kata dia, fenomena LGBT di lingkungan TNI ini sudah ada sejak lama, tetapi muncul kelompok-kelompok baru. Dia juga mengaku pernah menangani kasus yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di lingkungan TNI.

Kala itu, dia memutus perwira yang bersangkutan tidak bersalah lantaran penyimpangan seksual terjadi karena shock setelah mengikuti operasi militer. Burhan hanya meminta komandannya mengobati perwira itu hingga sembuh.

Namun, ketika fenomena kembali terjadi, Burhan mengaku kecewa lantaran pelaku diputus bebas. Padahal jelas perilaku menyimpang perwira itu bukan lagi karena faktor operasi militer, tetapi karena pergaulan.

"Kalau yang sekarang itu bukan diakibatkan oleh suasana yang seperti itu. Itu lebih diakibatkan oleh fenomena pergaulan, lebih diakibatkan oleh banyaknya menonton dari whatsapp, menonton video BDSM (red: bondage, discipline, domination, submission, sadism, dan masochism.), ini telah membentuk perilaku yang menyimpang. Termasuk di dalamnya adalah keinginan melampiaskan libidonya terhadap sesama jenis," kata dia.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil mengatakan saat ini seluruh satuan TNI menerapkan sanksi tegas terhadap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan. Termasuk kasus LGBT.

Kata dia, Panglima TNI bahkan telah menerbitkan surat telegram nomor ST/398/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan telegram nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

"Yang menegaskan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit, bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI," kata Aidil melalui rilis, Kamis (15/10).

Wajar Pemecatan

Pengamat Militer dari Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi menyebut wajar jika pihak TNI melakukan pemecatan terhadap pelaku LGBT di lingkungannya. Sejak awal memang telah ada perjanjian tertulis bahwa prajurit harus memiliki keinginan seksual tunggal.

Dalam hal ini laki-laki menyukai perempuan, dan perempuan menyukai laki-laki.

"Dari awal pendaftaran dari mulai tamtama, bintara sampai perwira ada cek soal seksualitas. Nah di situ juga ada perjanjian antara si calon personel, calon anggota ini dengan mabes TNI," kata Muradi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (16/10).

"Jadi ketika mereka ternyata menyimpang, maka kemudian ya mereka harus ada konsekuensi. Bisa dipecat, karena dianggap apa, tidak taat pada perjanjian awal," jelas Muradi.

Muradi sendiri menyebut ada dua kemungkinan seorang perwira TNI mengidap perilaku seksual LGBT. Bisa jadi kata dia, ketika dilakukan tes seleksi masuk perwira, penyeleksi tidak menelusuri lebih dalam terkait ketertarikan seksual calon perwira yang bersangkutan.

"Artinya dia memang ada gen gay, ada gen lesbian dan sebagainya tapi tidak tergali lebih dalam," kata dia.

Hal lainnya bisa terjadi karena pergaulan di lingkungan TNI yang membuatnya seperti itu. Bisa pula karena pernah melihat orang melakukan LGBT kemudian ada ketertarikan sehingga mengikuti kelompok tersebut.

"Jadi dua hal itu kemungkinan terjadi. Saya kira itu bagian dari situasi yang tidak bisa mereka tolak. Jadi ketika mereka seksnya agak berbeda maka dia akan mencari orang-orang yang mirip atau sama. Makanya mereka kemudian punya komunitas (LGBT)," kata Muradi.


SUMBER