Indonesia mengecam Vanuatu atas Papua Barat di PBB

RNZ.CO.28 SEPTEMBER 2020
Indonesia telah mengecam Vanuatu atas apa yang digambarkannya sebagai "obsesi berlebihan dan tidak sehat" negara Melanesia tentang Papua Barat.


Komentar kasar itu muncul dalam hak Indonesia untuk membalas pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.




(Seorang diplomat dari perwakilan tetap Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu. Foto: UN News)

Ini menjadi memo tahunan di majelis umum, dengan Vanuatu meningkatkan kekhawatiran tentang kurangnya tindakan oleh otoritas Indonesia dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua Barat. Sebagai gantinya, diplomat Indonesia mengecam Vanuatu karena mencampuri urusan dalam negerinya.


Seperti para pemimpin dunia lainnya yang berbicara pada sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bob Loughman mengirimkan pidatonya dalam sebuah video rekaman. Dia memperingatkan bahwa komunitas internasional telah mengambil pendekatan selektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia.


“Masyarakat adat Papua Barat terus mengalami pelanggaran HAM,” ujarnya dalam sambutannya.


"Tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi provinsi Papua Barat. Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini.


"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengindahkan seruan sebelumnya dari para pemimpin Pasifik."


Seorang diplomat muda dari misi tetap Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, menggunakan hak jawab negaranya, menuduh Vanuatu gagal menghormati prinsip piagam PBB tentang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.


"Jadi, sampai Anda melakukannya, simpanlah khotbah itu untuk diri Anda sendiri," katanya.


"Sangat memalukan bahwa negara tunggal ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri. Anda bukanlah representasi rakyat Papua, dan berhentilah berfantasi menjadi satu."




(Pidato yang direkam sebelumnya oleh Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman diputar melalui video pada sesi ke-75 Majelis Umum PBB. Foto: UN News')


Ia mencontohkan, tidak seperti Indonesia, Vanuatu belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.


Menegaskan bahwa status Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia adalah "final", diplomat itu mengutip seruan Presiden Joko Widodo untuk pendekatan yang saling menguntungkan untuk tantangan global.


"Tetapi negara bodoh ini (Vanuatu) memilih yang sebaliknya. Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi yang besar, negara itu lebih memilih untuk menanamkan permusuhan dan membuat perpecahan dengan menyamarkan [menyamarkan] advokasi mereka untuk separatisme dengan bunga-bunga perhatian hak asasi manusia," Austin Pasaribu mengatakan, menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap hak asasi manusia.


Sementara Vanuatu dan Indonesia berselisih tentang Papua Barat, pernyataan para pemimpin nasional mereka di majelis umum menggarisbawahi pentingnya multi-lateralisme.***

Dikutip dari ,situs berita new zealand,
https://www.rnz.co.nz/international/...apua-at-the-un