Para tokoh adat Nabire mendukung gerakan penolakan terhadap rencana pemberlakuan kembali otonomi khusus di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ayub Wenda, Kepala Suku Dani Damal Dougwa dan Nayak saat berorasi pada unjuk rasa di Polres Nabire, Kamis (24/9/2020).
“Otsus Jilid I sudah almarhum, jadi tidak ada (lagi) Otsus Jilid II. Kami mendukung penyampaian aspirasi (penolakan perpanjangan otsus) yang tidak anarkistis,” kata Wenda.


Massa berunjuk rasa untuk menolak pemberlakukan kembali otonomi khusus (otsus) di Papua. Mereka berdatangan dari Kalibobo, Karang Tumaritus, dan Siriwini serta wilayah di sekitarnya.

“Apa yang Rakyat Papua dapat dari Otsus? Intimidasi, pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan. Itu ‘kahyang (harus) kami dapat? (Karena itu), kami menolak otsus dan menginginkan referendum (penentuan kedaulatan Papua),” kata Koordinator aksi Aden Dimi dalam orasinya.
Massa menyampaikan delapan tuntutan dalam petisi penolakan terhadap pemberlakuan kembali otsus di Papua. Tuntutan itu, di antaranya menolak pemberlakukan kembali otsus dalam bentuk apa pun di Papua.  Mereka juga menolak kompromi sepihak dalam memutuskan agenda mengenai masa depan Papua.
Selain itu, mendesak pengembalian penuh kedaulatan Rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri, dan mendukung gerakan Petisi Rakyat Papua 2017. Kemudian, menolak rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua untuk meloloskan otsus plus. Massa mengancam mengelar mogok massal apabila tuntutan mereka tidak digubris pemerintah.
“Kami juga meminta (kekuatan) militer ditarik dan menghentikan penyisiran (terhadap warga sipil) di Intan Jaya, Nduga, dan serta  seluruh Tanah Papua. Kepada Rakyat Nabire, kami mengimbau untuk golput (tidak menggunakan hak suara) pada Pilkada 2020,” kata Dimi.
Kamu mungkin suka