Di Minangkabau, hampir seluruh tatanan adatnya dirunut berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal. Raja-raja di kerajaan-kerajaan alam Minangkabau adalah seseorang yang diangkat dan dipilih dari musyawarah dan mufakat para ninik mamak saparuik–kaum dari keturunan ibu. Begitu pula halnya dengan warisan.

Warisan yang tampak dan tak tampak –harta pusaka dan nilai-nilai- diturunkan melalui garis rahim: dari nenek ke ibu, ibu ke anak perempuan, begitu seterusnya. Marga-marga seperti Chaniago, Piliang, Koto, Jambak pun diambil dari marga ibu. Tak heran bila Minangkabau kerap disebut juga sebagai ranah bundo, tanah Ibu.




Dharmasraya, satu negeri tua Minangkabau di hulu Sungai Batanghari, hari ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan empat kerajaan yang ‘patah tumbuh hilang berganti’ di sepanjang alirannya; Kerajaan Siguntur, Padang Laweh, Pulau Punjung, dan Kerajaan Koto Besar. Kerajaan-kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad ke-12 dan ke-17 masehi.

Ketika kekuasaan para raja di Sumatera meredup dan kehilangan pamor, hanya jadi memorabilia belaka setelah Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan di Dharmasraya ini masih bertahan. Kerajaan-kerajaan itu masih menjalankan fungsinya dalam menjaga nilai-nilai dan adat secara turun-temurun. Satu hal yang barangkali membuatnya terus bertahan: perempuan-perempuan pewaris kerajaan. Pewaris inilah yang menjadi pilar yang menopang Dharmasraya hari ini dan masa datang.






Sistem matrilineal dalam tatanan masyarakat Minangkabau sejatinya telah menempatkan perempuan sebagai simbol yang kuat. Petuah-petuah dan gurindam minang banyak menyebutkan perihal perempuan sebagai pusaran peradaban. “Limpapeh rumah nan gadang/Amban puruak pegangan kunci, umban puruak aluang bunian/Pusek jalo kumpulan tali, ka unduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka sarugo”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan adalah kunci tatanan hidup masyarakat Minangkabau, juga penyelamat di alam baka, kelak.