Assalamu'alaikum

Disini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kehidupan perangkat desa ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Apalagi setelah banyaknya bantuan-bantuan dan stimulus dari pemerintah, orang-orang menjadi sering untuk ke kantor desa-desa setempat.

Sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, biasanya kegiatan di desa cenderung normal dan hanya beberapa orang tiap hari untuk mengurus surat keterangan pindah, melakukan pembayaran PBB, membuat surat keterangan kelahiran, dan banyak surat-surat yang memang butuh persetujuan dari perangkat desa.



Awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, semua harus melakukan protokol keamanan dan protokol kesehatan Covid-19. Apalagi perangkat desa sebagai salah satu lembaga yang paling dekat dengan warga pasti harus mengedukasi warga di desanya, tentang apa itu protokol covid dan apa yang boleh maupun tidak boleh ketika pandemi ini.

Sudah banyak stimulus-stimulus pemerintah yang telah dikeluarkan, seperti kartu prakerja, PKH, bantuan-bantuan covid entah dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bantuan yang paling terbaru adalah bantuan UKMK untuk usaha-usaha kecil menengah ke bawah, agar bisa meningkatkan stimulus ekonomi bangsa ini. Akibatnya banyak sekali orang yang mengurus surat keterangan tidak mampu, KUR Usaha, rekomendasi dan surat-surat keterangan yang lainnya.

Hal ini sebeneranya bisa mengakibatkan potensi terjadinya kerumunan dan bisa mengakibatkan penyebaran virus Covid-19 semakin besar. Akhirnya kami perangkat desa menerapkan aturan nomor urut. Selain itu untuk memasuki lingkungan kantor desa sendiri kita batasi hanya beberapa puluh orang saja.

Dampak yang terjadi di masa depan kalau positifinya mungkin akan ada banyak sekali wirausahawan-wirausahan baru karena bantuan-bantuan dan stimulus-stimulus pemerintah. Tetapi kalau warga tidak tertib dengan protokol covid pasti juga ada dampak negatifnya yaitu munculnya juga cluster-cluster baru covid-19

Akan tetapi, karena uang dan manusia tidak bisa dipisahkan. Karena takut mereka tidak bisa mengakses dan mendapatkan bantuan itu dari pemerintah, maka kerumunan-kerumunan seperti itu tetap saja ada dan banyak di luar gedung. Walaupun kita telah mengedukasi dan mengingatkan aturan protokol Covid-19 melalui pengeras suara, ketakutan akan kelaparan dan tidak mendapatkan bantuan lebih dipikirkan oleh warga. Daripada potensi mereka terkena virus Covid-19 yang sangat mematikan.

Harapan saya kedepannya agar sistem dan kepengurusan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah pusat lebih dipermudah lagi. Selain itu penyuluhan bantuan dan stimulus-stimulus jangan terlalu mendadak karena warga akan semakin berebutan dan berlomba-lomba siapa yang cepat mengurus hal-hal tersebut. Oleh karenanya untuk pemerintah entah pusat maupun daerah harus juga mempertimbangkan kerumunan-kerumunan warga yang diakibatkan pengurusan syarat stimulus yang dikeluarkan oleh mereka sendiri.