Jurnalisme Ramah Pariwisata Tak Ramah Pinggiran

Dibaca normal 4 menit



Ada mereka yang raib suaranya kala jurnalisme berpihak pada pariwisata: korban pembangunan pariwisata.

Meningkatnya devisa pariwisata harus dibayar dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang meminggirkan warga kawasan pinggiran. Program 10 Bali Baru hendak menyiapkan destinasi pariwisata lain setingkat Bali. Program ini menambah konflik agraria, dari Sumatra Utara hingga Maluku Utara.

Namun, media mengabaikan konflik agraria yang ditimbulkan. Komposisi pemberitaan program 10 Bali Baru didominasi progres program hingga apa yang bisa dinikmati wisatawan bila pembangunannya rampung. Hanya segelintir media yang mengangkat konflik agraria di kawasan 10 Bali Baru. Itu pun pemberitaan menyorot kepentingan elite dalam konflik bersangkutan, memilih narasumber yang berpihak pada pembangunan, dan menggambarkan warga yang protes secara peyoratif.

Praktik pemberitaan tersebut tak mengherankan dengan pengondisian media yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Setidaknya ada dua hal yang dilakukan Kemenparekraf. Pertama, rutin menggelar media gathering. Kedua, menyusun buku saku “Jurnalisme Ramah Pariwisata”.

Timpangnya Komposisi Pemberitaan

Mari kita cermati komposisi pemberitaan program ini. Dari 63 berita dengan label “10 Bali Baru” terbitan Detik, Liputan6, dan Tribunnews, hanya ada tiga kelompok isu. Kelompok pertama adalah berita perkembangan pembangunan 10 Bali Baru. Jumlahnya mencakup 43,55% dari keseluruhan berita dengan label ini. Kelompok kedua, berita terkait bisnis di kawasan 10 Bali Baru (37,10% dari keseluruhan berita). Kelompok terakhir adalah berita soal informasi wisata (19,35% dari keseluruhan berita).

Narasumber utama berita didominasi oleh Presiden Jokowi. Ada tiga belas berita yang menjadikannya sebagai narasumber utama. Menparekraf ada di bawah Jokowi dengan menjadi narasumber utama di dua belas berita, baik ketika pejabatnya adalah Wishnutama maupun Arif Yahya. Selanjutnya ada Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, masing-masing dua berita. Ketua Pokja Bidang Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar, Hiramsyah S. Thaib, diberitakan di empat berita.

Dari komposisi pemberitaan 10 Bali Baru, ketiga media tersebut terlihat tidak lebih dari corong pemerintah menyosialisasikan program. Mereka tidak menjalankan fungsi kontrol dan tidak meletakkan loyalitasnya kepada publik.

Media-media ini sebenarnya memberitakan konflik agraria di kawasan 10 Bali Baru. Namun, berita-berita semacam tidak dilabeli “10 Bali Baru”. Hal ini terlalu janggal untuk dianggap ketidaksengajaan redaksi. Liputan6 punya tiga berita terkait penolakan pembangunan di Pulau Komodo. Tidak ada satu pun di antaranya yang menggunakan label “10 Bali Baru”. Pun, tak ada yang membahasnya secara mendalam maupun menghubungkannya dengan program 10 Bali Baru secara nasional.

Walhasil, informasi kebijakan dan program pemerintah yang dapat diperoleh publik menjadi terbatas. Terbatasnya informasi menyebabkan terbatasnya kesadaran publik untuk mengevaluasi mandat yang sudah diberikan kepada pemerintah.

Narasi Pembangunan untuk Masyarakat Luas

Program 10 Bali Baru dinarasikan kuat sebagai cara pemerintah membangun daerah pinggiran. Ia diberitakan sebagai langkah mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Jawa. Mantra “untuk meningkatkan konektivitas antar daerah” diangkat, misalnya, dalam pemberitaan pembangunan Pulau Morotai sebagai salah satu destinasi wisata program 10 Bali Baru.

Dalam mengangkat permasalahan warga dengan program ini, media cenderung mengaburkan pokok perkara. Berita Liputan6 berjudul “Warganet Gaungkan #Savekomodo Tolak Pembangunan di Taman Nasional Komodo” tidak menunjukkan persoalan warga kawasan. Dalam berita tersebut, yang diberikan tempat adalah anggota DPR dan warganet yang menyuarakan #savekomodo.

Awalnya, berita memperlihatkan penolakan pembangunan tanpa syarat di kawasan Taman Nasional Komodo yang mengancam habitat komodo. Belakangan, permasalahan berubah menjadi perizinan pengembang pembangunan. Permasalahan yang diangkat warga dikaburkan oleh anggota DPR. 

Dalam berita lain, Liputan6 hanya memberikan tempat kepada anggota DPR. Pemberitaan-pemberitaan tak pernah mengangkat suara nelayan dan petani yang sudah hidup di kawasan Pulau Komodo jauh sebelum ia ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Warga yang berjumlah 4.984 ribu jiwa tersebut kini terancam tergusur, kehilangan mata pencaharian akibat program 10 Bali Baru.

Yang lebih buruk lagi adalah Detik dengan dua beritanya soal penolakan pembangunan jalan di Danau Toba untuk kepentingan pariwisata. Berita pertama berjudul “Tolak Eksekusi Lahan, Emak-emak di Toba Samosir Demo Buka Baju” menggambarkan perempuan adat secara peyoratif dan mengabaikan permasalahan utamanya. Ia sebatas menyoroti aksi buka baju, menggunakan label “emak-emak” yang mengentalkan nuansa irasonalitas, dan tak menyinggung terancamnya sumber air masyarakat adat yang memantik unjuk rasa. 

Berita kedua Detik lagi-lagi tidak memberi tempat untuk masyarakat adat penolak pembangunan jalan. Dalam berita bersangkutan permasalahan bahkan disebutkan sudah selesai. Berita tersebut hanya menyajikan pandangan satu narasumber yaitu Arie Prasetyo, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba. Ia mengklaim pertemuan dengan warga penolak berlangsung demokratis. 

Jurnalisme Ramah Pariwisata

Pemberitaan-pemberitaan program 10 Bali Baru yang bermasalah tak bisa dilepaskan dari andil Kemenparekraf. Kementerian ini kerap mengadakan media gathering, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada 2019 silam, Kemenparekraf pun meluncurkan buku saku Jurnalisme Ramah Pariwisata. Buku tersebut diluncurkan berbarengan dengan Hari Pers Nasional.

Buku Jurnalisme Ramah Pariwisata berisi prinsip-prinsip etika jurnalisme pariwisata hingga praktik jurnalisme ramah pariwisata di tiga negara. Sayang, buku saku tersebut tidak ditemukan salinan lunaknya di laman resmi Kemenparekraf. Sementara itu, media gathering besar Kemenparekraf setidaknya diadakan dua kali dalam setahun, Anugerah Pesona Wisata Indonesia dan Anugerah Pewarta Wisata Indonesia. Kemenparekraf juga acap mengadakan media gathering internasional, misalnya pada 2018 Kemenpar mengadakannya di Jakarta dengan Bloomberg, Xinhua, Al Jazeera, The Yomiuri Shimbun, hingga Independent Observer.

Usaha Kemenparekraf ini berbuah dengan ramahnya pemberitaan terhadap pembangunan sepuluh destinasi wisata baru. Sayang, ramahnya media tidak diterima oleh warga yang rentan tergusur dan terpinggirkan program ini. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, pernah ada Poro Duka yang ditembak karena mempertahankan tanah adatnya dari ancaman penggusuran untuk proyek pembangunan pariwisata. Kemiskinan dan ketimpangan di NTT masih di atas angka kemiskinan nasional sementara pulau dan pantainya sudah terjual pada swasta untuk mendulang pundi di sektor pariwisata.

Dalam penelitian Dogan Gursoy dan K.W Kendall soal sikap warga terhadap pariwisata massal dan alternatif di daerahnya, disebutkan bahwa warga akan mendukung dan berpartisipasi jika ia menguntungkan dan minim dampak negatif. Begitu juga sebaliknya.

Masalahnya, pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia selama ini dilakukan tanpa mendengar warga. Media memperkeruhnya dengan mengabaikan warga dalam pemberitaan.