Tak dapat dimungkiri, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini sangat merusak iklim perekonomian mikro maupun makro Indonesia. Bahkan, rasanya Indonesia akan kesusahan terhindar dari resesi.

Mengapa? Karena menurut ane karena selama ini pemerintah hanya mengandalkan kekuatan ekonomi pasar bebas untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Sekarang, setelah kekuatan ekonomi pasar bebas runtuh akibat pandemi, ane merasa pemerintah mulai sadar bahwa ekonomi pasar bebas tak bisa diandalkan secara penuh, yang akhirnya kini beralih melakukan intervensi besar-besaran kepada ekonomi pasar.

Pemerintah pun mengeluarkan berbagai program yang dinilai dapat memulihkan perokonomian negara. Salah satunya, dan yang akhir-akhir ini paling banyak dibicarakan, adalah insentif sebesar Rp600.000/bulanselama 4 bulan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah 5 juta.

Bentuk adaptasi menghadapi pandemi ini dinilai akan mendorong perekonomian yang sudah lesu selama beberapa bulan terakhir. Dengan insentif itu, masyarakat diharapkan akan semakin genjar berbelanja, yang akhirnya akan mendorong kembali roda perekonomian.

GIF Sumber: region7eyler.weebly.com

Program insentif/gaji tambahan ini sebenarnya adalah bentuk lain dari Universal Basic Income(UBI), yaitu program perekonomian yang mulai ramai dibicarakan satu dekade belakangan. UBI sendiri merupakan program pemberian sejumlah uang tunai secara reguler kepada warga negara yang membutuhkan agar meningkatkan pendapatannya. Sederhananya, UBI merupakan jaminan penghasilan dasar. Bagi para ahli pendukungnya, UBI dinilai dapat memecahkan masalah kemiskinan dan ketimpangan yang semakin meresahkan.

Namun, pemerintah Indonesia sepertinya hanya merencanakan program ini untuk perbaikan jagka pendek saja: gaji tambahan hanya untuk 4 bulan. Gaji tambahan ini dikeluarkan hanya sebagai program reaksioner menghadapi pandemi.

Padahal, jika nantinya program gaji tambahan ini dinilai berhasil mendorong roda ekonomi, sangat perlu jika program ini dipertahankan dan dikembangkan kembali untuk tujuan yang jauh lebih besar: mengatasi masaah kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Sumber: jagranjosh.com

Sebelum Indonesia, beberapa negara sudah pernah mencoba berbagai program berbasis UBI, uji coba yang paling besar (yang masih berlanjut sekarang ini) ialah yang dilakukan lembaga amal GiveDirectly yang memberi insentif sebesar 2.250 shilling Kenya (sekitar Rp300 ribu) kepada 21.00 orang dewasa di Kenya bagian barat. Selain itu, ada uji coba yang lebih kecil di negara Nimbia, yang memberikan 100 dolar Nambia (sekitar Rp100 ribu) perbulan kepada 1.000 orang di desa Otjivero, hasilnya program ini ternyata bisa meningkatkan orang yang bersekolah sebesar 92% dan menurunkan malnutrisi pada anak-anak dari 42% menjadi 10%. Negara maju seperti Kanada juga pernah mencoba dengan hasil yang juga positif: ketika keluarga berpenghasilan rendah di kota Dauphin menerima cek bulanan untuk dibelanjakan sesuka mereka, kesehatan mental meningkat, para remaja menghabiskan satu tahun ekstra di sekolah, dan pasien rumah sakit menurun 8,5%.

Jadi, melihat tren positif uji coba UBI ini, tak ada salahnya jika pemerintah coba melanjutkan program gaji tambahan pasca pandemi, tentu dengan tujuan yang lebih baik luas: tak hanya untuk mendorong ekonomi, namun juga untuk mengatasi masalah perangkap kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Selama BUMN masih menguasai banyak pasar produksi penting dan masyarakat masih rajin membayar pajak, rasanya pembiayaan program gaji tambahan ini bukanlah masalah bagi pemerintah.

Dengan begitu, akan terasa before-afterdari pandemi COVID-19 ini: jika sebelum pandemi pemerintah lebih mengandalkan pertumbuhan ekonomi pasar untuk menjamin kesejahteraan rakyat (yang hasilnya lebih dirasakan para pemilik modal bukan rakyat kebanyakan), kini setelah pandemi pemerintah lebih ambil bagian untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan program yang pro-rakyat. Sehingga, bencana pandemi ini bukan memberi dampak negatif namun malah memberi dampak positif kepada perubahan pemerintahan yang lebih baik.