Berdasarkan KEP-269/PJ/2020 menetapkan bahwa Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama diseluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Agustus 2020.

Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Berikut adalah beberapa poin penting implementasi Aplikasi E-Bupot PPh 23/26 yaitu :

1. Semua PKP yang punya sertifikat elektronik wajib e Bupot

2. E Bupot merupakan gabungan dari e SPT dan e Filing

3. Aplikasi e Bupot terintegerasi dengan single login ( djp online)

4. Penomoran Bupot ter generate langsung oleh sistem

5. Adanya Bupot pembetulan/pembatalan

6. Penyelesaian kelebihan pemotongan karena Bupot pembetulan pembatalan