Jakarta - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat protes terkait adanya lembaga CSR yang tergabung dalam program itu. Tanoto Foundation dan Sampoerna pun angkat suara terkait hal tersebut.
Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama, menyatakan pihaknya telah tergabung dalam Program Organisasi Penggerak. Dia mengatakan Tanoto Foundation bergabung dengan menggunakan pembiayaan mandiri.

Tanoto Foundation disebut memiliki Program Pintar Penggerak yang diajukan dalam POP. Program tersebut akan didanai mandiri oleh yayasan dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar untuk periode dua tahun sejak 2020 hingga 2022.

"Salah satu misi Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah melalui POP Kemendikbud adalah mendorong percepatan peringkat global pendidikan Indonesia," kata Haviez dalam siaran pers Kemendikbud, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation Ari Widowati mengatakan Tanoto Foundation memasukkan pilihan pendanaan secara mandiri saat proses pendaftaran organisasi penggerak. Karena itu, katanya, Tanoto Foundation tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dalam menjalankan program.

"Semua dilakukan dengan prosedur yang ketat," kata Ari.

Selain itu, Head of Marketing and Communications Yayasan Putera Sampoerna, Ria Sutrisno, menjelaskan pihaknya juga lolos dalam Program Organisasi Penggerak. Namun Ria mengatakan organisasinya mengikuti POP dengan menggunakan skema matching fund.

Dijelaskan, Yayasan Putera Sampoerna mendukung dana dengan nilai hampir Rp 70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan serta Rp 90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan.

"Ini bukan CSR. Kami adalah yayasan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Kami memilih skema partnership dengan berbagai pihak sebagai wujud komitmen kolaborasi dalam memajukan pendidikan nasional," kata Ria dalam siaran pers Kemendikbud yang sama.

Diketahui sebelumnya, Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU menyatakan mundur dari POP. Muhammadiyah mundur karena protes soal kriteria terkait lembaga CSR dan mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

Selain itu, Kemendikbud menjelaskan skema pembiayaan Program Organisasi Penggerak (POP). Pembiayaan itu di antaranya bersumber dari bantuan pemerintah hingga pendanaan mandiri dari organisasi peserta.

"Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tiga skema pembiayaan. Selain murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund). Sejumlah organisasi penggerak akan menggunakan pembiayaan mandiri dan matching fund," kata Kemendikbud dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (23/7).

(dkp/dkp)


jatah ormas

ternyata ormas yang diprotes NU-Muhammadiyah pake dana pribadi

bilang aja jatah preman buat Muhammadiyah sm NU kurang gede, atau sekalian Mendikbud kudu dari kalangan ormas Islam