Indikasi politik uang dalam proses pemenangan Guspardi Gaus saat menjadi Caleg DPR RI pada Pemilu 2019 memang sangat terlihat. Hal itu setidaknya didapatkan melalui pengakuan beberapa korban voucher palsu yang berlabelkan "Guspardi Gaus Foundation" ke beberapa saksi dan masyarakat di Pasaman Barat. Voucher belanja itu disebut-sebut bisa ditukarkan ke Citra Swalayan dalam bentuk sembako sesuai dengan nomimal tertentu. Namun apa dikata, saat mendatangi Citra Swalayan, masyarakat harus menerima kenyataan bahwa voucher itu ternyata tidak berlaku.

Padahal, beberapa masyarakat yang diberikan voucher tersebut sebelumnya sudah membantu Guspardi Gaus sebagai saksi, hingga diminta untuk mencari sebanyak 75 Kartu Keluarga (KK) dalam rangka memobilisasi suara saat Pemilu 2019 lalu.

“Sebagai saksi saya dan kawan-kawan ditugaskan untuk mencari suara buat Guspardi Gaus di wilayah Nagari Talu, Kecamatan Talamau. Sebanyak 75 kartu keluarga (KK) sebelum pencoblosan di bulan April lalu. Setelah habis pencoblosan hingga sekarang saya beserta orang-orang yang sudah memilihnya di bulan April kemarin hingga sekarang tidak mendapat apa-apa,” jelas Hendi, warga Pasaman Barat yang menjadi salah satu korban.

Diketahui, voucher yang dimaksud terdiri dari dua jenis, yaitu voucher berwarna silver untuk pemilih dengan total harga Rp150.000, dan voucher berwarna gold untuk saksi dengan total harga sebesar Rp250.000.

Dengan begitu, sangat jelas indikasi politik uang yang dibalik voucher tersebut jika memang benar Guspardi Gaus terbukti membagikan voucher tersebut demi mendulang suara masyarakat. Sudahlah "membeli" suara rakyat, ehh, vouchernya malah tak bisa ditukar menjadi sembako. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh pihak Citra Swalayan yang merasa tidak pernah diberitahu terkait voucher tersebut.

"Pimpinan sedang tidak berada ditempat dan setahu kami Guspardi Gaus tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Citra Swalayan Simpang Empat terkait voucher ini,” tegas suami dari pimpinan Citra Swalayan.

Seharusnya, kasus ini diusut apakah memang ada indikasi politik uang serta penipuan didalamnya, apalagi yang diduga melakukannya adalah seorang anggota DPR RI. Tapi sayang, hingga saat ini, kasus ini tidak memiliki kejelasan.