JAKARTA, HALUAN.CO -Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkukuh pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dilanjutkan.

Mengapa ini penting: Tanpa landasan hukum, korban pelecehan seksual kian tak terlindungi, sekalipun dari pemerintah.

Konteks: RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020.

Apa katanya: "(Kami) mendesak RUU PKS tetap dibahas. Sebab tanpa ada jaminan hukum yang kuat, korban bisa kembali menjadi korban pelecehan tanpa ada perlindungan," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Fraksi PDI Perjuangan seperti dilansir Antara, Senin (6/7/2020).

Menurut dia, tanpa produk legislasi khusus, pelaku kekerasan seksual tidak akan takut hukum. Bahkan pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi korban. Contohnya, kasus pemerkosaan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) di Lampung Timur.

Apa selanjutnya: "Kekerasan seksual itu bisa dari mana saja. Dalam kasus ini orang yang memiliki otoritas juga bisa melakukan pelecehan. Makanya kita perlu undang-undang sebagai landasan," kata Rieke.