News
Batal
KATEGORI
link has been copied
31
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eff717ac0cad73b330fc610/kisruh-ppdb-dki-jakarta-terkait-usia-dibawa-ke-dpr
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR! Jakarta - Masalah protes orang tua siswa pada Penerimaan Peserta Didik (PPDB) zonasi DKI Jakarta belum menemui solusi. Aduan terkait masalah usia ini sampai dibawa ke DPR RI, Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyebut sejumlah orang tua didampingi Komnas Perlindungan Anak mengadu ke DPR Selasa (30/6) kemarin. Komisi X DPR
Lapor Hansip
04-07-2020 00:57

Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!

icon-verified-thread
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!

Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!

Jakarta - Masalah protes orang tua siswa pada Penerimaan Peserta Didik (PPDB) zonasi DKI Jakarta belum menemui solusi. Aduan terkait masalah usia ini sampai dibawa ke DPR RI, Senayan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyebut sejumlah orang tua didampingi Komnas Perlindungan Anak mengadu ke DPR Selasa (30/6) kemarin. Komisi X DPR pun memutuskan menerima para orang tua yang mengadu dan menggelar forum RDPU.

"Kita terima di ruang paripurna, ada sekitar 20 yang datang dan mereka menyampaikan data bahwa PPDB di DKI itu menggunakan sebuah pendekatan yang berbeda dengan provinsi lain. Pendekatannya itu dia tidak menggunakan jarak, meter, tetapi menggunakan usia terlebih dahulu baru kelurahan," kata Dede Yusuf saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).

Dede Yusuf menyebutkan anak-anak yang jarak rumahnya ke sekolah yang didaftarkan terdepak dengan peserta yang usianya lebih tua. Dede Yusuf menyebut para orang tua yang mengadu juga menyatakan menolak penambahan kuota zonasi.

"Data-data ini dipaparkan dan termasuk Komnas Anak kemarin ya, Bang Arist Merdeka Sirait, mereka menyampaikan mereka menolak kalau ada penambahan kuota padahal mestinya memang kita ini kan penginnya outputnya terjadi sebuah penerimaan buat anak-anak. Tetapi karena bicaranya dari sisi legalitas, memang kalau secara legalitas DKI menyalahi Permendikbud karena di provinsi lain semua melaksanakannya dengan sistem meter itu tidak ada masalah," ucap Dede Yusuf.

Dede Yusuf menyebut seorang calon siswi pun mengadu ke DPR soal proses belajar yang dijalaninya untuk diterima di sekolah favorit. Calon siswi itu harus menanggung kecewa karena kalah dengan calon yang usianya lebih senior.

"Dia menyampaikan bagaimana dia proses sudah bimbel, sudah belajar, karena hanya perbedaan 2 bulan dia kalah. Sementara yang usia masuk ini jarak antara sekolah dan rumah sendiri lebih jauh," kata Dede Yusuf.
sumber

*****

"Dasar tua luh!"
"Biarin. Yang penting gue dapat sekolah. Daripada elu, muda, tapi sekolah susah!"

Ungkapan itu mungkin sekarang berlaku di DKI Jakarta.

Dimasa pandemi yang belum reda, diantara kebosanan anak-anak hingga remaja menghabiskan banyak waktu di rumah sehingga membuat jenuh, menunggu waktu pendaftaran sekolah dengan hati riang gembira, tahu-tahu yang terjadi adalah sebuah malapetaka yang tak pernah diduga-duga.

Dan lagi-lagi DKI Jakarta tak bosan-bosannya membuat ulah. Entah kenapa, dari atasan hingga bawahan selalu membuat kebijakan yang banyak merugikan masyarakat.

Zonasi, adalah kebijakan yang dibuat untuk menggantikan sistem Rayon. Hampir sama, tapi beda penerapan. Jika Rayon memakai cakupan yang lebih luas dengan nilai sebagai patokan bagi calon siswa SMP dan SMA atau SMK, maka Zonasi mengedepankan pemerataan siswa-siswi berdasarkan area Kecamatan atau jarak yang terdekat antara calon siswa-siswi dengan sekolah.

Mungkin bagi sebagian orangtua murid, sistem Zonasi ini merugikan. Karena jika anak mereka tergolong cerdas, dalam zonasi ini peluang anak mereka untuk mendapatkan sekolah favorit akan lebih kecil andai sekolah favorit tersebut tidak berada dalam wilayah Zonasi pilihannya. Tapi justru itu yang diharapkan pemerintah. Pemerintah menginginkan pemerataan agar semua sekolah mendapatkan murid yang cukup, merata tingkat akademiknya, serta memberi kemudahan bagi calon siswa-siswi itu sendiri. Itulah sebabnya dalam sistem Zonasi masih dibuka peluang yang lain melalui jalur afirmasi prestasi yang ditentukan oleh nilai. Bagi orangtua murid yang tetap mengejar sekolah favorit tetap bisa melalui jalur prestasi, meskipun kuota yang disediakan hanya berkisar 20%, jauh lebih sedikit dibanding jalur zonasi.

Betapa tidak terpukul hati orangtua murid jika anak mereka gagal masuk sekolah yang sudah ditentukan oleh Zonasi, justru kalah oleh anak lain yang usianya lebih tua daripada anak mereka. Dan hal inilah yang jadi pangkal kekisruhan penerimaan murid baru di DKI Jakarta.

Anak buah Anies di Disdik DKI Jakarta membuat kebijakan menyimpang dari kebijakan Kemendikbud yang sudah baku. Kuota Zonasi yang ditentukan oleh Kemendikbud sebesar minimal 50% justru dikebiri memjadi hanya 40%. Diperparah lagi, yang menentukan seorang calon siswa-siswi bukanlah nilai, akan tetapi sebuah umur! Padahal sebarusnya, jika kuota Zonasi ditekan hanya 40%, hal ini masih bisa ditolerir andai batasan usia tidak dijadikan patokan.

Bisa dibayangkan, para orangtua akhirnya pontang panting mencari sekolah untuk anaknya. Anak yang seharusnya bisa bersekolah dekat rumahnya jadi terdepak begitu saja ketika anak yang usianya lebih tua dari anaknya diperlalukan istimewa.

Coba kita runut satu persatu dari tingkat sekolah yang terendah, Sekolah Dasar.

Pada Sekolah Dasar, memang yang diutamakan adalah zonasi dan usia. Bagi anak SD, usia memang sangat penting. Lagipula untuk masuk SD tidak diperlukan nilai. Untuk itulah, anak yang berusia lebih tua harus mendapat keistimewaan agar mereka bisa segera bersekolah.

Beranjak ke Sekolah Menengah Pertama, jelas disamping Zonasi, seharusnya peringkat nilai yang diperhitungkan, bukan usia lagi. Sebab mereka telah memperoleh nilai dari hasil pendidikan selama 6 tahun. Alangkah kecewanya mereka ketika menemui kenyataan bahwa hasil nilai tinggi mereka menjadi sia-sia karena kalah oleh usia anak lain, sementara dirinya memang lebih muda. Apakah ini adil? Sama sekali tidak. Mungkin jika kuota zonasi ini diperbanyak, ada banyak anak yang terselamatkan. Tapi ini tidak. Bangku sekolah yang seharusnya menerima 50 hingga 60 anak justru dipangkas menjadi 40. Alhasil ada 10 hingga 20 anak terdepak dari sekolah yang diinginkan. Dan ketika sekolah yang masuk dalam zonasi semua seperti itu, praktis si anak tak dapat harapan kecuali mengikuti jalur prestasi. Ini kalau prestasi nilai si anak masuk golongan cerdas. Kalau biasa-biasa saja? Terdepak lagi. Sementara kuota hanya diberikan 20%, taruhlah 20 murid.

"Hukuman" ini semakin menjadi-jadi ketika Disdik DKI Jakarta memberi golden ticket bagi mereka yang orangtuanya supir angkot, supir Trans Jakarta, bekerja sebagai PPSU, SDA. Sementara orangtua si anak bukan termasuk dalam semua itu.

Dan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas, sama persis dengan Sekolah Menengah Pertama. Hitung berapa banyak anak yang tak bisa bersekolah pada akhirnya. Dan mau tidak mau mereka harus masuk sekolah swasta! Sekolah Swasta artinya membayar uang gedung, uang pangkal, uang seragam, uang buku, uang tetek bengek. Dan ketika orangtua tak sanggup, ancaman putus sekolah membayangi si anak. Jadi jangan kaget jika kita mendengar sampai ada anak yang ingin bunuh diri karena kecewa tak bisa bersekolah.

Lalu ketika zonasi baru diberlakukan untuk mensiasati kekisruhan ini, taruhlah zonasi RW, memang semua RW di Jakarta punya sekolah? Kalau SD saja belum tentu, apalagi SMP dan SMA/SMK?

Entah apa yang merasuki hati Gubernur DKI Jakarta dan Disdik DKI Jakarta. Padahal Gubernur DKI Jakarta adalah mantan Menteri Pendidikan, meskipun terbilang sangat cepat usia menjabatnya karena dipecat. Seharusnya dia bisa lebih bijaksana, bukan justru membuat kebijakan menyimpang dari aturan Kemendikbud. Apa yang mereka kejar? Apa yang mereka inginkan?

Dan ketika ada usulan penambahan bangku sekolah bagi mereka yang tak mendapat kuota zonasi, itu artinya ada penambahan murid tiap kelas. Banyaknya murid dalam 1 kelas pasti mengurangi rasa nyaman belajar. Dan itu juga menjadi beban pihak sekolah maupun guru. Rencana ini ibarat menambal jalan yang berlubang.

Yang terasa aneh, aturan menyimpang di DKI Jakarta ini baru tahun ini terjadi, seiring dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru menjabat sejak tahun 2019.

Seperti ada dendam, tapi pasti bukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dan ketika DPRD DKI Jakarta tak didengar saran-saran serta kritikannya, maka DPR pun turun tangan. Dan baru kali ini DPR mengurusi urusan Pemda.

Seharusnya seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta malu karena DPR sampai turun tangan.

Tapi bukan Anies Baswedan kalau tidak selalu beda. Semua harus berbeda. Entah nama, entah aturan. Pokoknya harus beda.

Capek sebenarnya mengkritisi seorang Anies Baswedan, sebab dia selalu merasa benar. Andai seorang Gubernur bisa diimpeachment, mungkin ceritanya akan lain. Tak akan ada rekening KJP hilang tiba-tiba, atau tidak turun sama sekali sesuai janji Gubernurnya itu.

Hadeeh... Mendingan ngopi deh.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
knoopy dan 9 lainnya memberi reputasi
10
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 00:57
pertamaxemoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
vegasigitp dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 01:02
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
knoopy dan 10 lainnya memberi reputasi
11 0
11
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 02:11
enjoy jekardah emoticon-Cool
profile-picture
profile-picture
vegasigitp dan 37sanchi memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 02:21
Sistem Bobrok..
Sudah saatnya pembuat kebijakan dihukum juga jika kebijakannya amburadul, bobrok dan sewenang-wenang.

Zonasi berdasarkan RW adalah sistem bobrok. Dikira semua RW ada Sekolah.
Usia diutamakan yang tua adalah sistem diskriminasi yang sewenang-wenang.

Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
Diubah oleh lupis.manis.
profile-picture
profile-picture
37sanchi dan DoDoLanDoDoL memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 02:25
Anak-anak yang merasa pinter tentu merasa nggak fair kalau mereka cuma bisa diterima di sekolah butut.

Seperti di negara komunis, orang2 yang merasa pandai merasa nggak fair kalau penghasilannya disamakan dengan kelas pekerja yang lebih bodoh.

Sudah lah hentikan sosialisme dalam pendidikan, yang pinter2 biarkan masuk kelompok elit di sekolah elit. Ini memotivasi anak-anak agar mereka berusaha menjadi pinter.

Kembalikan UN, UN itu adalah alat seleksi yang paling fair saat ada kasus orangtua siswa rebutan sekolah favorit kayak begini.

UN berbasis komputer sekarang mustahil dibocorkan, jangan percaya bocah2 anonymous wannabe ngibul yang mengklaim bisa membobol soal UN berbasis komputer. Soal di-random oleh komputer dengan algoritma enkripsi super kuat yang mustahil di brute force selama apapun sampai alam semesta musnah sekalipun. Kunci jawaban nggak dikirim ke sekolah. emoticon-army
Diubah oleh kampret.strez
profile-picture
profile-picture
profile-picture
thestarlight99 dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 02:46
capek sebenernya mencibir gabener ini.. ada aja kelakuan 'yang penting beda'
profile-picture
vegasigitp memberi reputasi
1 0
1
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 03:00
akan ada keributan terus kalau seleksi calon siswa tidak pakai ujian terstandardisasi seperti UN, karena orangtua anak-anak yang pinter-pinter akan merasa nggak fair terus.

socialism dalam pendidikan itu adalah anak-anak kualitas bawah mendapat sarana pendidikan yang hampir sama dengan anak-anak kualitas atas, pemerintah sepertinya ingin menerapkan socialism pendidikan ini.

memang dulu anak-anak kualitas atas masuk sekolah elit dan dapat kelas elit, sedangkan anak-anak kualitas bawah masuk sekolah butut.
profile-picture
profile-picture
DoDoLanDoDoL dan thestarlight99 memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 03:10
Dari 34 provinsi cuma DKI yang beda sendiri dalam PPDB emoticon-Cape d...

ABUD ONE, MEMANG BEDA! emoticon-Ngacir2
Diubah oleh kontholl
profile-picture
vegasigitp memberi reputasi
1 0
1
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 05:29
Skolah jd ga mnyenangkan ky dulu lagi. Balik lagi pkai NEM aja jd yg pinter di sekolah favorit..
profile-picture
profile-picture
lupis.manis. dan vegasigitp memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 06:18
Sorry kong gua beda pendapat yaaa jadi kadrun dulu sehari ...

Jujur untuk jakarta gua sepakat pakai zonasi selain jarak juga usia soalnya di jakarta sendiri banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenalan tidak dapat sekolah negeri. Dimana range usia keluarga yang memiliki anak-anak di usia yang terhitung "tua" kebanyakan memiliki ekonomi menengah kebawah.

Juga belum adanya kebijakan yang jelas dari menteri nadiem soal pemerataan sekolah swasta. Dan imaje sekolah swasta mahal itu udah mengakar di warga kita. Pasti meeeka lebih memilih putus sekolah dan kerja daripada mengeluarkan uang yang nanti buat makan aja susah emoticon-Ngakak
0 0
0
Lihat 3 balasan
Memuat data ..
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 06:23
ma gabut ngumpet ke mana hari ini..

emoticon-Ngakak
profile-picture
vegasigitp memberi reputasi
1 0
1
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 06:50
enjoy zakar nistan
profile-picture
mbahemboh memberi reputasi
1 0
1
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 06:50
Emang belom kelar juga ya...

Bukan kemaren DPR bilang mau batalin proses PPDB yg usia itu???

Wan abud ga usah d cariin, ntar juga nongol kalo masalahny udah clear....

Tipikal bos yg ga mau kotor namanya diamah, ga confront lsg sama masalah...

emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
Kepala.Jenggot dan vegasigitp memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 06:58
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bendolpeang dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 07:00
apakah untuk memfasilitasi murid abadi turunan pejabat/pengusaha?
profile-picture
vegasigitp memberi reputasi
1 0
1
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 07:02
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!

entah hoax atau bukan ? dan sudah diantisipasi atau tidak ? sepertinya kemungkinannya ada.
Diubah oleh fandicamel
profile-picture
profile-picture
auditor.kaskus dan vegasigitp memberi reputasi
2 0
2
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 08:14
@dewakere
Quote:Original Posted By dewakere
Sorry kong gua beda pendapat yaaa jadi kadrun dulu sehari ...

Jujur untuk jakarta gua sepakat pakai zonasi selain jarak juga usia soalnya di jakarta sendiri banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenalan tidak dapat sekolah negeri. Dimana range usia keluarga yang memiliki anak-anak di usia yang terhitung "tua" kebanyakan memiliki ekonomi menengah kebawah.

Juga belum adanya kebijakan yang jelas dari menteri nadiem soal pemerataan sekolah swasta. Dan imaje sekolah swasta mahal itu udah mengakar di warga kita. Pasti meeeka lebih memilih putus sekolah dan kerja daripada mengeluarkan uang yang nanti buat makan aja susah emoticon-Ngakak


Jangan jadi kadrun, bray. Kadrun itu minim literasi. Sudah baca Permendikbud No. 44 Tahun 2019? Kalau mau bantu warga miskin jangan pake kriteria usia, pakai jalur afirmasi. Naikin kuota untuk jalur afirmasi, kalau perlu pentokin sampai 50% dari daya tampung sekolah.

Menurut data KPAI:
- kuota jalur zonasi DKI cuma 40%, melanggar Permendikbud yg seharusnya minimal 50%;
- kuota jalur afirmasi DKI 25%;
- sisanya entah pake kriteria/jalur apa.

Nah, bodohnya menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta mereka sudah memenuhi kuota jalur zonasi 65%, padahal menurut data KPAI klaim 65% dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu ngawur karena dihitung dengan cara menjumlahkan kuota jalur zonasi yg 40% dengan kuota jalur afirmasi yg 25%.

Menurut LBH Jakarta, kuota jalur zonasi DKI itu pakai kriteria usia. Gilanya, nih, aturan DKI, kalo dalam 1 kecamatan, walaupun jarak rumah si A ke sekolah lebih jauh daripada jarak rumah si B ke sekolah, si A akan diprioritaskan untuk diterima jika usianya lebih tua dari si B. Harusnya usia itu jadi penentu tambahan kalo jarak rumahnya sama.

Memang bodoh ga becus bikin aturan & manage kerjaan atau ada akal-akalan? emoticon-Cape d...
Kenapa si wan abud ga mau cabut itu Keputusan Kadisdik Nomor 501 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.? emoticon-Cape d...

https://metro.tempo.co/read/1359154/...i/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1358840/...0/full&view=ok

Quote:Original Posted By Permendikbud No.44 Tahun 2019
https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%2044%20Tahun%202019.pdf
Pasal 17
(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang
berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 11
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1)
huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya
tampung Sekolah.
(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1)
huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya
tampung Sekolah.


0 0
0
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 08:34
balek lagi aja pake ebta ebtanas
0 0
0
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 08:41
balik lg pake nilai NEM aja lah..
ribet bgt dah..
zonasi jd bisnis aja..
bisnis alamat palsu..
bisnis jualan rumah deket sekolah kaporit..
0 0
0
Kisruh PPDB DKI Jakarta terkait Usia Dibawa ke DPR!
04-07-2020 09:09
Ipul konpers lagi dah
profile-picture
37sanchi memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia