27 Jun. 2020 06:00

JPNN.com
Author



Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Ruhut Sitompul yang bereaksi soal pembakaran bendera PDIP kemudian ada surat komando siaga 1 FPI.

Front Pembela Islam. Foto: Dok. FPI

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sudah mulai transisi new normal, jangan lupa pakai masker dan jaga kebersihan diri selalu.

Inilah lima berita terpopuler di JPNN.com hingga pagi ini:



1. Bendera PDIP Dibakar, Ruhut Sitompul Meradang

Politikus PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Ruhut Sitompul, meminta pimpinan aksi demonstrasi menolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang diwarnai pembakaran bendera partainya untuk bertanggung jawab.

Mantan Anggota Komisi III DPR RI itu meminta penanggung jawab aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6) itu tidak berupaya cuci tangan ketika terjadi perbuatan melanggar hukum.

Baca selengkapnya :

Bendera PDIP Dibakar, Kalimat Ruhut Sitompul Ditujukan ke Pimpinan Aksi



2. Berita Terbaru Revisi UU ASN

Pemerintah memberikan isyarat menyetujui pembahasan RUU Revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Isyarat persetujuan pembahasan revisi UU ASN disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada 22 Juni.

Dalam raker tersebut Menteri Tjahjo mengatakan, wabah COVID-19 menciptakan hal-hal baru dalam manajemen ASN yang harus masuk dalam revisi UU ASN.

Baca selengkapnya:

Berita Terbaru Revisi UU ASN, Perlu Diketahui PNS dan PPPK



3. Surat Komando I Siaga FPI

Aliansi Nasional Antikomunis menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga I pada Jumat (26/6).

Ada lima poin instruksi diterbitkan aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi massa muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF).

Dalam surat yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman, instruksi ialah respons dari tindakan kelompok Trisila setelah aliansi menggelar demonstrasi menolak RUU HIP.

Baca selengkapnya :

FPI Cs Menerbitkan Surat Bernama Komando Siaga I, Simak Isinya



4. Hanya Bu Risma dan Pak Anies yang Waras

Fakta banyaknya kementerian/lembaga yang meminta kenaikan tunjangan kinerja PNS dikritisi honorer K2.

Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono, pemerintah hanya memikirkan nasib PNS.

Sementara honorer yang ikut mengerjakan tugas PNS tidak dihiraukan.

Baca selengkapnya :

Eko Honorer K2: Hanya Bu Risma dan Pak Anies yang Waras, Lainnya Kayak Lintah



5. Pernyataan Terbaru PDIP soal RUU HIP

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan partainya sejak awal hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum guna mengatur wewenang, tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa.

Hal ini disampaikan Basaran merespons polemik RUU HIP melalui keterangan tertulis yang diterima jpnn.com

Baca selengkapnya:

Pernyataan Terbaru PDIP soal RUU HIP, Semoga Bisa Dipahami