24 Juni 2020, Jawa Timur kembali menjadi provinsi penyumbang angka positif corona harian tertinggi di Indonesia dengan 183 kasus. Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, tingginya kasus Covid-19 Jatim sejalan dengan rendahnya kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan. Penyebaran yang masih memprihatinkan ternyata tak didukung kebijakan yang tegas dalam memutuskan mata rantai Covid-19 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan kepala daerah lainnya.

Salah satu kebijakan Pemprov Jatim justru berpotensi mendorong penyebaran corona Jatim. Yakni memberi izin pembukaan pesantren. Dr Windhu membeberkan berdasarkan pengalamannya sebagai kepala Puskesmas Mojokerto, pesantren termasuk salah satu tempat yang berisiko tinggi menularkan penyakit. Ia mencontohkan kehidupan santri di pesantren yang terbiasa berwudhu dalam satu kolam besar yang airnya tidak mengalir serta tidur berdesakan dalam satu kamar. Apabila satu santri terkena penyakit menular maka akan menjangkiti santri lainnya.

Sumber : CNN Indonesia[Epidemiolog Ungkap Bahaya Pesantren Dibuka Kembali di Jatim]

Kini pesantren di Jatim telah dibuka dan santri dari berbagai daerah mulai kembali ke ponpes. Aturan terkait protokol kesehatan di ponpes pun dikeluarkan. Namun seperti yang diduga akan ada persoalan yang mengikuti pembukaannya. Yakni terkait rapid test yang menjadi syarat wajib santri kembali ke ponpes.

Tokoh NU asal Jatim yang juga Ketua Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengeluhkan biaya tes yang mencapai ratusan ribu rupiah untuk kalangan santri. Ia menyarankan pemerintah memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test atau sebaiknya digratiskan agar dapat diketahui santri mana yang periu diisolasi. Ia mencontohkan anaknya yang harus mengeluarkan Rp 400 ribu untuk rapid test agar dapat berangkat ke Malang.

Sumber : Sindonews [KH Cholil Nafis: Paradoks! Orang Tidak Tes Disuruh Tes, Mau Tes Diminta Bayar]

Demi menjawab persoalan tersebut, Gubernur Khofifah akan memberikan fasilitas rapid test untuk pesantren yang santrinya mulai kembali ke ponpes. Contohnya saat ia mengirimkan Tim Covid-19 Hunter yang melakukan rapid test di Ponpes Al Hikam, Kota Malang, 18 Juni 2020 lalu. Dalam kesempatan itu, sebanyak 101 santri beserta staf pengajar menjalani rapid test. Politikus PKB itu mengingatkan bahwa rapid test merupakan syarat kenormalan baru di lingkungan pesantren. Akan tetapi, jika pihak ponpes merasa keberatan, dapat mengkomunikasikan dengan pemda setempat agar mendapat bantuan rapid test. Pemprov Jatim juga terbuka dalam pemberian bantuan dan fasilitas.

Sumber : Tribunnews Surabaya [Gubernur Khofifah Fasilitasi Rapid Test Santri kembali ke Pondok, Syarat Memasuki Kenormalan Baru]

Namun seperti yang kita ketahui, rapid test tidak akan memberikan kesimpulan apa-apa. Santri yang reaktif belum tentu positif Covid-19. Begitu juga ketika non-reaktif rapid test, belum tentu negatif Covid-19. Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa hampir 80 persen kasus Covid-19 dimiliki oleh orang tanpa gejala (OTG).

Ketua Gugus Tugas Kuratif Jatim, dr Joni Wahyuhadi pernah menjelaskan bahwa nonreaktif rapid test bisa jadi positif test swab. Bahkan OTG di Jatim mencapai 20.000 lebih. Hal ini tentu dangat berbahaya karena akan ada peluang bagi santri sebagai silent spreader di ponpes. Kemungkinan terburuknya adalah akan bermunculan klaster klaster baru dari berbagai pesantren yang ada di Jatim.

Sumber : JPNN [Ini Penjelasan Hasil Rapid Test Reaktif dan Nonreaktif, Waspada OTG Corona!]

Oleh karena itu, ada baiknya ponpes meminta Gubernur Khofifah untuk melakukan Test PCR sebagai syarat bagi santri kembali ke pesantren ketimbang menggunakan rapid test. Apalagi RI kini dapat memproduksi PCR kit sendiri melalui BUMN Bio Farma yang mampu memproduksi sebanyak 50 ribu test kit per minggu.