Jakarta, law-justice.co - Beberapa hari ini rakyat Jakarta riuh dan protes atas ulah Pemprov. DKI yang tidak merata dalam pembagian Bansos. Di masa PSBB, banyak pedagang kaki lima (PKL) kembali terpaksa berjualan karena kesulitan uang untuk makan. Hingga akhirnya menciptakan kerumunan yang dilarang selama PSBB.

Lebih fatalnya lagi terjadi tumpang tindih data bansos yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dengan data bansos yang dikucurkan oleh  Pemprov DKI sehingga bansos tidak merata. Gubernur Anies Baswedan, baru sadar bahwa ternyata tidak mudah mengatur pembagian bantuan sembako itu agar sampai tepat ke rakyat yang paling membutuhkan.

Masyarakat Jakarta yang begitu terpukau dengan retorika beliau selama ini, ternyata mendapatkan janji belaka, seperti janji kompeni. Nah begitu gampang menyampaikan sesuatu, tapi pelaksanaannya itu. Apalagi narasi Gubernur Anies yang mengecam Kementerian Kesehatan dalam menangani pandemi virus covid-19. Benar-benar pernyataan yang tendensius, ujar pengamat kebijakan publik, Dr. Safri Muis kepada Law-Justice.co di Jakarta, Rabu (13/5).

Beliau seharusnya sadar, saat ini tidak perlu berretorika, tapi berjuang gimana pandemi covid-19 ini cepat berakhir, terutama di wilayah DKI Jakarta. Janganlah ketidakmampuan kita dalam menangani bantuan sembako, akhirnya membabi buta menyerang pemerintah pusat dan ini tidak elok dilihat oleh rakyat. Rakyat Jakarta sudah cerdas, mereka menunggu janjimu pak Gubernur, terutama bantuan yang pak Gubernur janjikan. Jangan mendayung di tengah badai, takutnya Gubernur terhempas oleh badai itu, lanjut Safri.

Kita sebagai warga Jakarta menunggu janji Gubernur Anies yang menyatakan pemerintah DKI Jakarta akan menjamin sembako, dalam PSBB ini. Tidak perlu berdebat tapi tunjukan bahwa rakyat Jakarta menikmati bantuan sembako dari Gubernurnya. Ini di Srengseng Sawah dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan masih ada warga miskin yang belum dapat bantuan sembako, tambah Safri.

Dalam pandemi virus covid-19 ini, pemerintah pusat sudah mengeluarkan perpu tentang PSBB, dan itu sudah dipikir dengan matang. Daerah bisa mengajukan PSBB di daerah masing-masing melalui Menteri Kesehatan. DKI Jakarta adalah Provinsi pertama yang mangajukan dan langsung disetujui oleh Menteri Kesehatan. DKI Jakarta yang pertama juga yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk membantu DKI Jakarta dalam memenuhi bantuan sembako.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mengabulkan permintaan DKI Jakarta untuk membantu kebutuhan pokok rakyat Jakarta, bahkan langsung mengucurkan dana untuk kekurangan yang dikeluhkan oleh Gunernur Anies. Tapi ternyata Gubernur Anies salah hitung atau karena bawahannya tidak patuh dengan beliau, sehingga data yang beliau berikan ke pemerintah pusat tumpang tindih dengan data yang di pegang oleh pemda DKI Jakarta, tandas Safri.

https://www.google.com/amp/s/www.law...a-belum-dapat/


KELAPARAN>JARAH>DARURAT SIPIL>PENIES DIPECAT

BANGKRUT DKI KARNA PENIES HILANGKAN KONTRIBUSI 15 PERSEN,
PENIES KETAWA DAPAT PERSENAN RATUSAN MILYAR IZIN IMB DARI KOH AGUAN PEMILIK PULO C,D,E,N YG KETAWA GAK KENA KONTRIBUSI TAMBAHAN





LOSER SEUMUR HIDUP, MENTRI PECATAN, DKI BANKRUT, FORMULA EEK GAGAL, SLALU KALAH PTUN











BARU INI SEJARAHNYA ADA GUB OPOSISI DI INDONESIA INI. SYG NYA TOLOL


"Regulasi menyebutkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat itu punya perwakilan namanya gubernur," 

"Lebih jelas lagi regulasinya menyebutkan gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari presiden."