Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo membenahi komunikasi publik para pejabat pemerintah terkait penanganan dan pengendalian Covid-19.

Ia mengatakan, jika komunikasi publik pemerintah tak diurus secara serius, maka kepercayaan masyarakat bisa terus menurun.

"Jika presiden tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahan, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Arsul mencatat sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang saling bertentangan satu sama lain.

Misalnya, kata dia, mengenai imbauan perjalanan mudik yang disampaikan berbeda oleh Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena mengesankan pemerintah kurang koordinasi dalam menangani pandemi virus corona.

"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," tutur Arsul.

"Ruang komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi ke depan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan," imbuhnya.

Arsul meminta pemerintah mencontoh Singapura.

Ia mengatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta jajarannya, memiliki kesamaan irama dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"PM Lee sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya," ujarnya.

"Kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan menteri dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri. Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan," lanjut Arsul.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Jokowi menunjuk Chief of Information Officer (CIO) yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang tak hanya memberikan informasi, tetapi membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Jokowi menunjuk Chief of Information Officer (CIO) yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang tak hanya memberikan informasi, tetapi membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka presiden perlu menunjuk Acting Chief of Information Officer yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building, bukan sekedar to inform," kata dia.

"Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp 405,1 triliun itu," ujar Arsul.
sumber

******

Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia

Selamat sore Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.

Ijinkan kami mewakili pendukung Bapak berbicara atas nama kepentingan rakyat.

Dalam perjalanan Bapak memimpin negara dan bangsa ini, kami melihat ada kelemahan yang mendasar yang membuat kami harus bicara apa adanya.

6 tahun sudah Bapak Presiden memimpin negeri yang besar ini, tapi sepertinya leadership Bapak sebagai Presiden justru seringkali dikebiri oleh para bawahan Bapak sendiri. Padahal periode yang lalu seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi Bapak untuk membenahi komunikasi antar kementerian, antar lembaga.

Banyak menteri yang tak paham dengan domainnya sendiri, gagap untuk tanggap. Hanya ada beberapa menteri yang memang brilian dan paham tupoksinya, mengerti apa yang dikehendaki Bapak. Selebihnya buruk.

Jika boleh kami mengkritik, pada dasarnya Menteri Koordinator Maritim tak bisa disatukan dengan Investasi, sebab soal Investasi bukan hanya ada pada ranah Maritim. Seharusnya mengenai Investasi sejak awal dibuat kementerian tersendiri. Bukan apa-apa, akibatnya rakyat menilai bahwa Bapak Luhut terlihat jadi mempunyai wewenang yang kebablasan. Apapun jadi ranahnya, mengingat soal Investasi ini bisa melintasi banyak kementerian. Ini yang membuka celah bagi banyak pihak terus menyerang kebijakan Bapak selaku Presiden.

Ditengah wabah Corona yang tidak main-main ini, seharusnya tidak ada saling bantah. Mudah-mudahan tidak ada sampai saling serang seperti saat Rajawali Ngepet, eh Ngepret itu menjabat sebagai menteri. Ini preseden buruk. Sangat buruk.

Dan jika ada para pembantu Bapak dibawah bisa saling bantah, artinya ada 2 hal yang pastinya mendasari. Pertama adalah tidak jelasnya petunjuk yang diperintahkan oleh Bapak selaku Presiden. Kedua adalah tidak pahamnya orang per orang yang menjalankan perintah tersebut. Artinya jelas, bahwa leadership Bapak memang kurang, atau Bapak salah menempatkan orang pada pos masing-masing.

Soal Kementerian Perhubungan pun, sebenarnya masih banyak orang dibawah Bapak yang pastinya bisa menjalankan kementerian ini meskipun sementara. Lantas mengapa harus Bapak Luhut yang selama ini memang dilihat oleh rakyat terlalu banyak mengurusi apapun juga, sampai-sampai banyak meme dan sindiran bertebaran di jagat dunia maya. Belum cukupkah kritikan ini?

Benar, kami percaya bahwa Bapak sangat mencintai rakyat Indonesia. Stimulus 401 triliun Rupiah yang Bapak gelontorkan demi kesejahteraan rakyat ditengah wabah ini juga pastinya demi rakyat. Tapi jika tidak dikelola dengan benar, maka berapapun besarnya anggaran yang diputuskan Bapak, akan menjadi sia-sia.

Sejak awal Bapak bicara tentang tak adanya beban bagi Bapak dalam memimpin bangsa ini di periode kedua. Tapi nyatanya beban itu tetap nampak didepan mata. Banyak ketimpangan dibidang hukum. Banyak ketidakadilan dibidang keagamaan dan beribadah. Banyak kegamangan menertibkan ormas-ormas yang hanya membuat onar. Banyak ketimpangan di bidang ekonomi. Lantas dimana tak adanya beban yang Bapak katakan itu?

Kami tak menampik jika memang pengelolaan negeri ini terkadang buruk. Dan kami sebenarnya berharap jika di periode kedua ini ada perbaikan mendasar. Tapi nampaknya hal itu tetap menjadi kelemahan Bapak selaku Presiden.

Ini yang sebenarnya kami takutkan jika porsi kementerian diobral sedemikian murah kepada partai pendukung. Tak ada profesionalitas disana. Yang ada hanya ajang cari muka yang ujungnya adalah pencitraan bagi partai.

Asal Bapak tahu, banyak sebenarnya yang terpaksa memilih Bapak dalam periode kedua ini mengingat calon wakil Presiden Bapak tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tapi mengingat begitu berbahayanya pendukung rival Bapak, maka kami berketetapan hati, meskipun berat, tetap mendukung Bapak meskipun kami harus menyimpan rasa kecewa.

Jadi, berbuatlah yang terbaik bagi bangsa ini.
Perbaiki komunikasi Bapak.
Perbaiki gestur Bapak.
Perbaiki kerusakan komunikasi yang ditampilkan para pembantu Bapak.

Semoga tak ada lagi saling tuding, saling bantah, dan kelebihan power yang ditunjukan oleh salah satu menteri Bapak.

Demikian harapan kami.