Paramedis menangani pasien terinfeksi virus "corona". ( Foto: AFP / Alberto Pizzoli )

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menjalankan kebijakan karantina dan pembatasan interaksi fisik masyarakat di ruang publik secara lebih ketat. Pasalnya, jumlah kasus positif corona dan yang meninggal tumbuh secara drastis dari hari ke hari.

“Di antara berbagai kelompok usia, belajar dari data di Tiongkok dan Korea Selatan, tingkat kematian kelompok lanjut usia (lansia) sangat tinggi. Untuk melindungi warga lansia, saya kira tidak ada cara lain, Pemprov DKI Jakarta harus lebih ketat membatasi interaksi warga melalui karantina wilayah di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Idris mengatakan, kebijakan karantina memang akan mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang tidak kecil. Namun, menurut Idris, ada tiga metode karantina wilayah yang bisa diterapkan untuk meminimalkan dampak tersebut.

Metode pertama, karantina wilayah dipilih pada kawasan-kawasan tertentu berdasarkan tingkat risiko potensi penyebaran virus corona, kepadatan penduduk, dan ketersediaan sumber daya pemerintah.

“Dengan memilih karantina wilayah pada kawasan-kawasan tertentu, maka aktivitas ekonomi Jakarta tidak akan lumpuh. Saya kira ini jalan tengah yang dapat diambil. Selain bisa mengurangi penyebaran kasus, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak terlalu berat,” tutur Idris.

Idris memberikan contoh, karantina wilayah bisa dilakukan di level kelurahan yang tingkat penyebaran kasusnya tinggi. “Karena unit pengamatannya yang kecil, akan lebih mudah bagi Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan dan memenuhi kebutuhan warga yang dikarantina, seperti distribusi pangan dan obat-obatan,” kata Idris.

Metode kedua, agar karantina wilayah lebih efektif, perlu diikuti dengan memperluas karantina sektoral dengan cara membatasi jam operasional, atau bahkan jika perlu menutup pusat-pusat kerumunan massa untuk sementara waktu. Karantina sektoral sebenarnya sudah dilakukan pemprov dengan meliburkan sekolah, menutup tempat hiburan dan rekreasi, serta menunda kegiatan peribadatan di rumah ibadah.

Namun demikian, beberapa pusat keramaian seperti pasar masih cukup ramai, terutama di akhir pekan. “Misalnya untuk pasar, bisa dengan membatasi operasional hanya sekian jam per hari atau hanya dibuka pada hari-hari tertentu, terutama pasar yang tidak menjual bahan makanan,” tandas Idris.

Bersamaan dengan itu, Idris menerangkan, Pemprov DKI perlu mendidik warga untuk mengubah pola berbelanja bahan pokok. “Warga perlu dibiasakan untuk memiliki stok bahan makanan di rumah, sehingga tidak perlu belanja ke pasar atau warung setiap hari. Berikutnya, alihkan jual-beli bahan makanan ke warung-warung kecil di sekitar rumah warga. Dengan demikian, pergerakan warga menjadi lebih kecil dan mengurangi interaksi fisik dengan massa yang lebih besar,” jelasnya.

Metode ketiga, lanjut Idris, Pemprov DKI Jakarta bisa membatasi kerumunan warga di ruang publik. Saat ini belum ada aturan yang jelas, sehingga pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Menurut dia, seharusnya ada ketentuan yang jelas tentang berapa jumlah maksimal orang boleh berkumpul di ruang publik.

"Di Jerman misalnya, hanya boleh maksimal 2 orang, terkecuali anggota keluarga. Juga perlu diatur berapa jumlah maksimal untuk acara berkumpul di dalam ruangan, misalnya pernikahan, seminar, atau hajatan. Dengan aturan yang jelas, maka warga dapat mengatur dirinya dan petugas di lapangan bisa ambil tindakan tegas,” tandas Idris.

Dengan ketiga metode tersebut, Idris berharap bisa menekan laju penyebaran virus secara lebih cepat dan terukur. Apalagi lebaran akan tiba dua bulan lagi.



Yustinus Paat / BW
Sumber: BeritaSatu.com

Tag:#PSI #Pemprov DKI #Corona #Corvid-19

https://www.beritasatu.com/aktualita...ra-lebih-ketat