Ada kabar menyenangkan dari pemerintah Indonesia. Soal pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK.

Yang sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Yang pasti sesuai kedua UU tersebut sangat jelas bahwa pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK tentu saja hanya terkait penyelenggaraan jaminan sosial saja.

Khususnya lagi mengenai program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) saja --cuma itu--.

Kalau semua dialihkan: juga pasti juga melanggar UU. Karena tidak amanat kedua UU tadi itu.

Nah kabar menyenangkannya: bahwa dengan pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK tidak boleh ada penurunan manfaat dirasakan peserta dari sebelumnya.

Selanjutnya; juga tidak boleh terjadi pemecatan pegawai di antara kedua Badan Hukum Publik --PT Taspen dan BPJAMSOSTEK--.

Dapat mudah disimpulkan: pengalihan program sebetulnya tidak bakal menimbulkan dampak negatif apapun. Semua biasa saja, bakal baik-baik mekanismenya dengan pengalihan program.

Tinggal menunggu aturan mainnya saja disahkan pemerintah Indonesia. Nantinya melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Ini jadinya hanya proses pengalihan program biasa saja. Syarat umumnya sudah jelas tadi: tidak boleh ada penurunan manfaat dan pemecatan pegawai.

Apalagi yang dialihkan hanya berkaitan dengan program jaminan sosial.

Tidak perlu berlebihan menyikapi proses pengalihan program dari PT Taspen ke BPJAMSOSTEK. Ini cuma mekanisme administrasi kinerja kelembagaan biasa.

Terlalu 'lebay' sampai harus menganalisis ke mana-mana dampaknya. Bahkan lahir pikiran negatif. Padahal semua biasa saja. Syarat umumnya sudah ada dan dijamin pemerintah.

Lagi pula memang penting mematuhi perintah regulasi. Bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ya harus diserahkan ke Badan Hukum Publik yang berwenang.

Janganlah membuat proses yang biasa dan sudah sesuai aturan diubah embusan opini berlebihan tanpa pemahaman mendalam.*