Jakarta - 

Kerugian yang diakibatkan kemacetan meliputi kerugian yang ditanggung dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, hingga konsumsi BBM kendaraan.

"Keterlambatan atau kemacetan tadi kan membuat biaya logistik jadi meningkat, misalnya delivery barang jadi membutuhkan waktu yang lama, sehingga yang misalnya tadinya dia dalam satu hari bisa kirim 5 kali barang, karena macet jadi cuma 3 kali atau 4 kali. Kemacetan itu membuat semuanya jadi tertunda," kata Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus kepada detikcom, Jumat (10/1/2020).

Saat ini kan sudah banyak angkutan umum, kok masyarakat masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi?

Alasan Masyarakat 'Ogah' Naik Angkutan Umum

Pemerintah berupaya menyediakan transportasi massal yang memadai untuk masyarakat Jabodetabek agar mau menggunakan transportasi umum. Tujuannya tentu untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalanan Jakarta dan mengurangi macet.

Sayang, meski sudah banyak angkutan umum yang disediakan, masyarakat masih rela macet-macetan di jalan menggunakan kendaraan pribadi. Apa yang salah?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, keberadaan angkutan umum yang ada belum signifikan atasi kemacetan lantaran keberadaannya hanya di jalur-jalur besar. Seharusnya pemerintah menyediakan angkutan umum sampai ke daerah permukiman warga dengan jarak maksimal 300 meter (m) seperti yang dijanjikan Anies dengan program OK OTRIP atau Jak Lingko dalam kampanye pilgub dahulu.

"Nggak ada angkutan umum di perumahan-perumahan, itu permasalahannya. Kalau setiap perumahan dikasih angkutan umum baru orang mau pindah. Kalau nggak ada dia mau naik apa? Jadi nyediainnya bukan di jalur utama, tapi bagaimana sampai kawasan permukiman maksimal 300 m itu idealnya orang mau berjalan segitu, kita lihat sampai sekarang Ok Otrip atau Jak lingko yang dikampanyekan itu hanya omong kosong," kata Djoko kepada detikcom, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Dibangun Sejak Maret 2019, Ini Progres Terkini MRT HI-Kota

Keberadaan MRT dan LRT dinilai menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan angkutan umum sampai ke permukiman warga. Ia pun menyarankan agar ada Undang-undang (UU) Lalu Lintas yang mengatur kawasan perumahan wajib disediakan rute angkutan umum.

"Percuma dibangun MRT, LRT, tapi nggak ada angkutan umumnya ke perumahan itu tetap saja orang menggunakan kendaraan pribadi. Mau dibuat apapun angkutan massal bagus tapi kalau jauh dari rumah ya malas," ujarnya.

Saat ini sebenarnya sudah ada beberapa rute angkutan umum, namun Djoko menilai sudah tidak layak untuk digunakan sehingga perlu diperbaiki.

"Nggak ada yang dari rumah naik angkutan umum ke stasiun terdekat, jarang kayak gitu. Ada ya jelek, bobrok (rusak) gitu. Jadi yang sudah ada angkutan umum harus diperbarui," sarannya.

Untuk kawasan yang tidak bisa dijangkau angkutan umum, Djoko menyarankan agar pemerintah memperluas kawasan park and ride seperti di stasiun agar masyarakat mau menitipkan kendaraannya dan beralih menggunakan angkutan umum.

"Bisa sediakan park and ride, jadi orang dari rumah naik sepeda atau apa parkir di situ gratis. Jadi daerah-daerah pinggiran kota bisa menggunakan itu," sebutnya.

Saran Agar Masyarakat Mau Menggunakan Angkutan Umum

Djoko mengatakan, pemerintah bisa mendorong penggunaan angkutan umum dengan menerapkan strategi push policy, alias mendorong penggunaan angkutan umum.

Untuk mendorong penggunaan angkutan umum, pemerintah harus mempersulit masyarakat menggunakan kendaraan pribadi seperti menerapkan ganjil genap, jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP), hingga menaikkan tarif parkir.

"Push-nya bentuknya banyak, misalnya ganjil genap, tarif parkir tinggi, kemudian ERP. Pokoknya orang dihambat untuk menggunakan kendaraan pribadi," kata Djoko.

Baca juga: Belum Setahun Tarif Ojol Mau Naik Lagi, Masih Mau Pakai?

Menurutnya, banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena ongkosnya murah atau tidak jauh berbeda dengan menggunakan transportasi umum. Ia pun menyarankan agar tarif parkir dinaikkan menjadi Rp 50 ribu untuk motor dan Rp 100 ribu untuk mobil.

"Di negara-negara manapun yang angkutan umumnya bagus itu mahal. Parkir di tengah kota itu bisa 20-40× lipat dari tarif naik angkutan umum. Di kita murah Rp 2-4 ribu setara dengan angkutan umum. Coba kalau satu parkir Rp 50 ribu untuk motor, Rp 100 ribu untuk mobil, pasti dia mikir," ujarnya.

Selain itu, ada juga pull policy alias strategi untuk menggiatkan penggunaan transportasi umum. Dengan cara ini, pemerintah harus mempermudah masyarakat naik angkutan umum. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menurunkan atau menggratiskan tarif angkutan umum, hingga memberikan pelayanan sampai 24 jam.

"Pull-nya, orang menggunakan angkutan umum itu dipermudah. Seperti tarifnya murah, mungkin ada yang gratis, pelayanannya sampai malam ada 24 jam," sebutnya.

Transportasi publik bisa menjadi salah satu pilihan yang digunakan warga Jakarta untuk bepergian. Namun saat ini masih banyak warga Jabodetabek ogah naik angkutan umum dan lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi.

Hal itu membuat kemacetan di jalan menjadi tidak terhindarkan. Dari kemacetan itu tanpa disadari membuat kualitas udara semakin memburuk.

Oleh karena itu, penggunaan transportasi umum oleh warga masih jadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Saat ini penggunaan transportasi umum di Jabodetabek baru 32%.



Pemerintah pun ingin mendorong penggunaan transportasi umum meningkat jadi 60%. Hal itu dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka rapat koordinasi membahas rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020.

"Kita memang masih lihat jumlah pengguna angkutan umum belum banyak, baru 32%. Padahal di Singapura, di Jepang 50-60%. Ini akan jadi tujuan utama," ungkap Budi Karya di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Ojol Masuk Komponen Inflasi Bukti Transportasi Umum RI Masih Buruk?

Dengan begitu, Indonesia bisa keluar dari kerugian gara-gara kemacetan. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 100 triliun dari kemacetan.

"Angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).


Sumur
https://m.detik.com/finance/berita-e...ta?single=true

Bullshit lu nus! Tau nya hanya bisa halte biutifikasi istagramabel waring keong!

2,5 tahun lu bangun rute baru busway pun kaga ada, yg kecil kek flyover aja kaga bisa! apalagi kelanjutan lrt/mrt warisan gub sebelumnya!! Erp aja kaga beres!! Bulshitt