Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. Dalam rapat tersebut, mereka membahas pencegahan dan penanganan dampak banjir. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi PDI Perjuangan mengkritik komunikasi Gubernur Anies Baswedan dengan Pemerintah Pusat yang belum selaras. Sehingga menyebabkan silang pendapat dalam beberapa hal.

"Jangankan dengan pusat, komunikasi dengan DPRD saja belum selaras," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah di DPRD DKI, Rabu 5 Februari 2020.

Ima mengatakan beberapa permasalahan yang muncul akibat komunikasi DKI dengan Pemerintah Pusat, seperti proyek revitalisasi Monas yang dikerjakan tanpa ada persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.

Belum lagi, kata Ima, beda pendapat antara Anies dengan sejumlah menteri, seperti dengan menteri PUPR, Basuki Hadimuljono terkait pengendalian banjir naturalisasi atau normalisasi. Anies juga pernah berbeda pandangan dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi terkait proyek LRT yang menyebabkan banjir.
Ima menilai hal tersebut menjadi salah satu kekurangan Anies. Menurut dia, hal tersebut bukan karena cara berkomunikasi melainkan tidak mau mendengarkan usulan dan masukan atas rencana-rencana yang telah dia susun.





Ima Mahdiah berharap dengan adanya pemilihan wakil gubernur baru, komunikasi dengan pemerintah pusat bisa ditingkatkan. "Kekosongan ini yang harus diisi oleh wagub nantinya," ujarnya.

source : https://metro.tempo.co/read/1303841/...merintah-pusat


namanya juga GUBERNUR INDONESIA.... :siapgan