“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan.” – Presiden Soekarno

Akhir-akhir ini kita semua acap kali mendengar kabar di perairan Indonesia. Bukan pemberitaan yang baik, melainkan pemberitaan yang seharusnya menampar kesadaran kita yang negerinya dijuluki negeri maritim. Negeri ini 2/3 wilayahnya adalah lautan. Tapi mengapa hingga kini setiap ada persoalan di laut Indonesia, kita bersikap reaktif? Mengapa masih banyak kecelakaan dan perilaku kriminal terjadi di laut negeri ini? Ada di mana road map pengamanan perairan Indonesia?

Kita tengok saja nasib Kapal Motor (KM) Panji Saputra yang tenggelam di perairan Maluku. Kapal itu mengalami hilang kontak sejak 7 Januari 2020 saat bertolak dari Ambon menuju Saumlaki dan Moa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tapi hingga hari ini, kapal itu tak jua ditemukan. “Semua perairan di wilayah Maluku Tenggara telah disisir, hari ini hari terakhir kita kerahkan KM SAR Bharata, tapi hasilnya nihil,” kata Kepala Basarnas Ambon, Muslimin, Senin 27 Januari 2020.

Sumber : Kompas[KM Panji Saputra Belum Ditemukan, Ini Langkah Basarnas]

Beginikah yang disebut negara maritim? Tidak! Negara maritim seharusnya bisa menjamin keamanan di perairannya. Apa kata dunia ketika ketika nanti diadakan KTT G20 di Labuan Bajo pada 2023 namun kita belum siap menjamin keamanan di lautan Indonesia?

Sumber : Liputan 6 [Labuan Bajo jadi Calon Lokasi KTT G20 di 2023]

Coba kita ingat musibah pada 21 Januari 2020 lalu. Kapal yang ditumpangi wartawan istana di Labuan Bajo terbalik. Untung saja petugas pantai melihat kejadian tersebut dan segera bergerak menuju lokasi dengan speedboat. Ternyata diketahui dari kesaksian salah satu wartawan, kapal terbalik karena terjadi perubahan cuaca mendadak, yaitu ombak tinggi dan angin kencang sehingga menyebabkan kapal terbalik.

Padahal sehari sebelumnya kapal tersebut ditumpangi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Apa jadinya apabila perubahan cuaca terjadi sehari sebelumnya? Atau bisa jadi justru kapal presiden yang terbalik akibat perubahan cuaca mendadak.

Sumber : Kompas [Kapal Wartawan Istana Terbalik di Labuan Bajo, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden]

Kita yakin, meski kapal terbalik sehari sebelumnya, siapapun para penumpang dapat segera diselematkan. Namun di mana wibawa Indonesia ketika keamanan di lautan untuk hal seperti ini saja tidak dapat dijamin?

KTT G20 di Labuan Bajo pada 2023 memang masih 3 tahun lagi, namun masih banyak PR bagi Indonesia dalam menjamin keamanan di kawasan perairan. Durasi 3 tahun tersebut akan terasa singkat, apabila roadmap pengamanan perairan maupun kesiapan infrastruktur dan mekanismenya tidak dipersiapkan sejak dini.

Belum adanya roadmap maritim yang solid memberi kekhawatiran penulis pada lokasi ibukota baru RI di Kalimantan Timur. Lokasi ibukota baru dekat dengan lokasi perairan di mana nelayan Indonesia diculik kelompok teroris Abu Sayyaf. Seharusnya sebelum pengumuman lokasi ibukota yang baru, kita sudah mampu menjamin keamanan perairan di sekitar wilayah tersebut. Kesepakatan Trilateral yang pernah dibuat pada 2016 silam antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus benar-benar diimplementasikan. Tapi kenyataannya, lima nelayan Indonesia dilaporkan kembali diculik kelompok Abu Sayyaf.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan pemerintah harus mendesak Filipina dan Malaysia untuk menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Seperti menggelar patroli bersama, berbagi data atau informasi intelijen, patroli udara, hingga menempatkan penjagaan di jalur rawan. "Nah ini harus ditingkatkan lagi, sehingga ke depan tidak ada lagi (penculikan) dan mempersulit kegiatan Abu Sayyaf," kata Charles pada Senin 27 Januari 2020.

Sumber : Kompas [Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral]

Inilah yang dimaksud road map maritim belum solid. Telah terjadi tumpang tindih antara pengumuman ibukota baru sebelum pertahanan dan keamanan di sekitar lokasi ibukota baru dapat dijamin. Hal inilah yang harus menjadi prioritas. Indonesia harus membuat roadmap maritim yang solid. Bukankah Ir. Soekarno sudah pernah mengingatkannya di Forum National Maritime Convention I Tahun 1963? Negara Indonesia dapat kuat jika menguasai lautan.