https://kronologi.id/2020/01/18/fadl...lat-kekuasaan/  
18/01/2020
 


Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto: Net





Kronologi, Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap agar pemerintah melakukan bersih-bersih di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini menyusul beberapa masalah yang menimpa perusahaan asuransi milik BUMN.
“Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan bersih-bersih BUMN, agar ke depan BUMN tak lagi dijadikan sapi perah kekuasaan, atau diperalat oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan,” kata Fadli melalui laman resminya, Sabtu (18/1/2020).
Fadli menjelaskan, tahun 2019 ditutup oleh berita megaskandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan lembaran baru 2020 justru dibuka dengan kasus Asuransi Angkatan Bersenjata RI (Asabri). Dimana, kedua perusahaan asuransi milik negara itu diduga telah melakukan malpraktik investasi yang berujung pada kerugian triliunan rupiah.
Ia menguraikan, pada 26 Desember 2019 saat rapat kerja dengan DPR, direksi Jiwasraya mengaku tak sanggup memenuhi klaim polis nasabah. Klaim polis itu pada akhir tahun 2019 nilainya mencapai Rp12,4 triliun.
Kemudian, 10 Januari 2020, Asabri juga tengah menghadapi persoalan sejenis dengan Jiwasraya. Nilai kerugian perusahaan plat merah itu diperkirakan lebih dari Rp10 triliun.
Berbeda dengan Jiwasraya yang gagal bayar, pemerintah mengklaim secara operasional Asabri tidak bermasalah. Artinya, jika ada klaim, atau ada pensiun, Asabri masih bisa membayar. Meski demikian, portofolio saham milik Asabri diketahui telah anjlok hingga 90 persen.
“Kasus Jiwasraya dan Asabri ini terus terang membuat kita terpukul. Apalagi, kasus gagal bayar sebelumnya juga dialami oleh BPJS Kesehatan, sebuah lembaga milik negara yg mengelola premi kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” bebernya.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, kasus-kasus itu menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial dan pengawasan atas manajemen ‘social protection’ di negeri ini buruk dan lemah. Bisnis asuransi sosial yang seharusnya ‘secure’ dan ‘prudent’, tapi faktanya mudah sekali mengalami ‘fraud’.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memberikan tiga saran kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus belajar dari kesalahan penanganan kasus Century. Fokus utama penegak hukum adalah mengembalikan uang masyarakat yang menjadi korban.
Kedua, harus ada penalti terhadap lembaga-lembaga yang membiarkan atau bahkan terlibat dalam kasus tersebut. Kasus-kasus tersebut melibatkan kepercayaan terhadap pemerintah serta kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.
Kemudian kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan BUMN, dan menyangkut kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia. Sehingga, ada banyak otoritas yang harus dimintai pertanggungjawaban untuk memulihkan kasus tersebut.
Ketiga, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk bersih-bersih BUMN. Ini agar ke depan depan BUMN tak lagi dijadikan sapi perah kekuasaan atau diperalat oleh mereka yg dekat dengan kekuasaan.
Oleh sebab itu, sesudah kasus ini seharusnya tak ada lagi yang rangkap jabatan di perusahaan pelat merah, baik oleh direksi maupun komisaris.
Fadli menegaskan, perusahaan negara harus dikelola secara profesional oleh kalangan profesional. Rangkap jabatan adalah salah satu indikasi ketidakprofesionalan.
“Jika beberapa bulan lalu sempat populer slogan ‘Reformasi Dikorupsi’, maka kasus Pelindo II, Garuda, Jiwasraya, atau Asabri adalah contoh konkretnya,” ujar dia.
Hal tersebut dikarenakan salah satu tuntutan penting Reformasi adalah menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Tapi sekarang semuanya ada di BUMN dan dipraktikkan secara telanjang,” tukasnya.