Hai GanSis semua! Kehebohan
masyarakat akan kemunculan kerajaan baru yang ternyata palsu tersebut, benar-benar bikin geleng-geleng.

Entahlah mau komentar apalagi. Bahas dari sisi sejarah, ekonomi, sosial, maupun politik. Rasanya akan menjadi debat kusir. Agaknya benar apa kata Presiden Jokowi yang menilainya sebagai hiburan.



Bahkan salah satu mantan pengikut "kerajaan Agung Sejagat" yang mana Raja dan Ratunya sudah diciduk polisi. Mengaku awalnya tidak mengetahui konsep perkumpulan yang diikutinya sebuah kerajaan. Dan setelah tahu itu sebuah kerajaan, disitu Dia ketawa. Kan bener, dijadikan hiburan saja atau wisata.



Banyak yang bikin gagal paham ketika mengikuti berita kemunculan kerajaan palsu ini. Tapi satu saja yang saya ingin bahas. Pertama, diketahui "Keraton Agung Sejagat" menjanjikan gaji bagi pengikutnya sebagai iming-iming agar mau bergabung. Mulai gak masuk akalnya.

Namun untuk biaya operasional hingga seragam berasal dari anggota. Saya pikir Raja dan Ratunya memang orang pintar. Gak sembarang orang bisa mempengaruhi banyak orang.

Gimana enggak, jadi awalnya orang diajak untuk bergabung dengan iming-iming gaji dan masa depan cerah. Tetapi saat perkumpulan dimintai duit juga.

Dan yang bikin herannya lagu ketika dibelakang hari para anggotanya mengeluhkan janji manis "Sang Raja" yang tidak ditepati. Tapi bukankah memang sudah sewajarnya begitu, rakyat memberi upeti pada rajanya.

Bukannya didalam sistem kerajaan memang begitu ya?

Sepanjang yang saya ketahui. Sistem kerajaan atau monarki memang mengharuskan rakyat atau pengikutnya untuk memberi upeti pada kerajaan. Semacam pajak gitulah. Tapi jangan kira sistemnya "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Semua tergantung oleh Raja.

Namun bukan berarti sistem pemerintahan berbentuk kerajaan selamanya buruk. Selama Sang Raja yang berkuasa baik dan bijaksana. Maka hasilnya akan baik. Bahkan sejumlah negara di dunia ini yang masih mempertahankan pemerintahan monarki bisa dibilang sebagai negara kaya raya.

Sebaliknya bila Raja yang berkuasa berkelakuan buruk, serakah dan tidak adil. Maka rakyatnya yang sengsara. Tapi tetap didalam sistem kerajaan, rakyat tetap diwajibkan membayar upeti. Atau bahasa halusnya pajak. Dan di Indonesia yang bukan kerajaan juga menerapkan hal serupa. Sebuah hal yang wajar.

Itu sebabnya menjadi gagal paham saat sebuah kelompok mengaku sebagai titisan kerajaan dimasa lalu mengajak orang-orang untuk bergabung dan membangun kerajaannya. Sebagai iming-iming pengikutnya akan diberi imbalan berupa keuntungan ekonomi. Namun disamping itu pengikutnya juga dimintai duit. Maka itu yang bikin saya heran ini. Kalau masih mintai duit orang, ngapain janji kasih orang lain duit.

Bangun kerajaan gak seperti yang kita bayangkan di dalam negeri dongeng. Kemewahan, tahta, harta, serta dayang-dayangnya. Itu hanya gambaran dari sisi keluarga kerajaan.

Jika bila kita cuma jadi pengikut. Ya memang sudah begitu aturannya. Mesti kasih upeti pada kaum "bangsawan". Jadi seharusnya jangan ada lagi orang yang tertipu ajakan gabung sebuah kerajaan dengan iming-iming kekayaan. Gimana caranya ketika seseorang gabung sebuah kerajaan, lalu mendapat gaji. Enak betul ya.

Saya pikir kemunculan kerajaan fiktif yang bermotif ekonomi maupun kekuasaan tersebut. Tidak lebih dari bisnis Multi Level Marketing rasa "kearifan lokal".

Kita juga jadi susah bedebat sama Raja-raja dari kerajaan semacam ini. Misalnya ketika kita join sebuah kerajaan. Lalu dimintai uang anggota, iuran dan biaya lainnya. Mau protes juga susah. Apalagi minta uangnya dikembalikan. Pasti "Sang Raja" akan berdalih; "Saya ini Raja mu, sudah sepatutnya kamu memberi upeti".

Nah, repotkan kalau uda gitu.

Rianda Prayoga- Binjai, 19 Januari 2020