Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Perancis. Di sana ia bertemu dengan Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly, di Paris. Pertemuan tersebut membahas langkah mempererat kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk upaya memajukan industri pertahanan Indonesia.

Dubes RI di Perancis, Arrmanatha Nasir, menjelaskan dalam pertemuan kedua Menhan itu terjadi kesepakatan penguatan kerja sama pertahanan. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA didorong Menhan kedua negara agar dapat diselesaikan pada tahun ini sebagai framework kerja sama pertahanan.

Banyak isu yang menjadi perhatian dari DCA. Salah satunya adalah counter-terrorism/kontra-terorisme.

Sumber : Tempo[Prabowo Gandeng Prancis dalam Kontra Terorisme hingga Intelijen]

Kesepakatan antara Indonesia-Perancis tentang kontra terorisme ini ada baiknya pula untuk dilakukan secara integral dengan Uni Afrika dan Papua apabila kita melihat kesamaan kelompok teroris yang ada di kedua Kawasan tersebut.

Seperti People’s Movement for The Liberation of Angola (MPLA) yang berdiri semenjak bulan Desember 1958. Partai dengan ideologi Marxisme-Leninisme ini masuk ke dalam kelompok teroris sayap kiri berdasarkan situs TRAC.

Sumber : Tracking Terrorism [People's Movement for the Liberation of Angola (MPLA)]

Selain itu ada pula Black People Convention (BPC) dan South Africa Student Organization (SASO) yang berasal dari Afrika Selatan dan berdiri pada tahun 1970-an. Pergerakan kedua kelompok ini didasarkan atas pemikiran radikal kulit hitam yang dituangkan dalam filosofi Black Consciousness (BC). Pemimpin pergerakan ini, yakni Steve Biko mencemooh, mencela, dan menganggap warga kulit putih liberal sebagai jemaan iblis.

Pemikiran dari radikal kulit hitam dan hasutan Steve Biko menghasilkan perjuangan bersenjata dari kelompok BPC dan SASO. Perjuangan bersenjata seperti ini, di era pemerintahan apartheid Afrika Selatan tentunya dapat dianggap sebagai gerakan teroris. Sehingga Steve Biko menjadi terdakwa kasus terorisme.

Sumber : Sowetan Live [The day the liberation Struggle was changed]

Sumber : Sowetan Live [The death of organised black radical formations]

Sumber : Red Pepper [‘The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed’]

Ketiga kelompok teroris di Afrika itu memiliki kesamaan dengan KKB yang ada di Papua. Yakni kelompok yang mengaku berjuang untuk kemerdekaan Papua, namun memilih jalan perang dan secara membabi buta melancarkan aksi teror bersenjata, yang tak hanya menargetkan aparat kita, tetapi juga warga sipil Papua.

Mereka ini, KKB atau OPM atau TPNPB, bukanlah organisasi terorisme yang membawa nama agama Islam.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia menetapkan KKB/OPM sebagai kelompok teroris. Selain karena perilaku mereka seperti teroris, juga sebagai cara kita mengubah paradigma bahwa terorisme bukan hanya stigma Islam, seperti yang baru-baru ini dinyatakan oleh Duta Besar Finlandia.

Di sisi lain, ada pula fakta bahwa kelompok ISIS telah memasuki Papua semenjak kurang lebih dua tahun yang lalu melalui kelompok JAD (Jamaah Ansarut Daulah) serta munculnya berbagai serangan teroris di negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Kenya, dll.

Sumber : CNN Indonesia [Densus 88 Temukan Indikasi ISIS Aktif di Papua Lewat JAD]

Oleh karena itu ada baiknya Indonesia, Perancis, dan juga Inggris menggelar kerjasama kontra terorisme KKB di Uni Afrika dan Papua secara integral.

Sebagian besar negara di Uni Afrika (53 negara) adalah bagian dari Persemakmuran Inggris, juga termasuk dalam kategori Francophonie, yaitu memiliki pengaruh kebudayaan Persemakmuran Perancis.

Apalagi Presiden Uni Afrika baru akan dilantik pada 10 Februari 2020 mendatang, yang sedang dibidik kelompok Papua Merdeka agar Presiden baru Uni Afrika agar memberikan pengakuan kedaulatan Negara Papua Barat dari 53 negara Uni Afrika secara De Jure.

Penulis pun menilai Operasi Kontra Terorisme lebih aman dari serbuan HAM ketimbang menggunakan Operasi Militer di Papua, agar gejolak antara Aparat dengan OPM/KKB tidak menguntungkan diplomasi gerakan kemerdekaan Papua di mata dunia internasional, khususnya di mata negara-negara Afrika.