Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjawab usulan DPR terkait pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelisik masalah PT Asuransi Jiwasraya. Usulan itu sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 2019-2020.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan kementeriannya menyilakan DPR membentuk pansus. Namun, dengan syarat.
"Silakan bentuk pansus. Kalau ternyata karena pansus investor jadi menunggu sampai (pansus) selesai, Bang Andre tanggung jawab ke nasabah," ujar Arya di kantornya, Senin, 13 Januari 2020.
Arya mengatakan saat ini kementerian tengah mencari penanam modal untuk menyehatkan keuangan perusahaan guna menyelesaikan persoalan gagal bayar. Upaya tersebut digeber agar perusahaan mampu segera mengembalikan dana nasabah.

Menurut Arya, sebelum membentuk pansus, DPR mesti menjamin investor tak akan 'wait and see' dengan keputusan poitik. Pansus juga mesti mendukung agar pembayaran tunggakan kepada nasabah segera terpenuhi dalam waktu tidak terlalu lama.


Sejauh ini, Kementerian BUMN mempertanyakan tujuan pembentukan pansus. "Apakah dengan pansus investor bisa masuk? Ini kan kalau investor tidak masuk, yang terhambat nasabahnya juga," ucap dia.

Ihwal anggapan adanya persamaan kasus Jiwasraya dengan Bank Century, Arya menyatakan tak setuju. "Century kan ada dana talangan. Kalau Jiwasraya kan belum ada dana talanga. Ini lebih ke pertanggungjawaban bisnis," ucapnya.

Dalam rapat di DPR Senin siang tadi, Andre mengatakan pansus tersebut sudah saatnya dibentuk karena kasus Jiwasraya ini dianggap merugikan masyarakat ketimbang kasus Century. Andre menilai kasus itu merugikan nasabah hingga triliunan rupiah itu.

"Harapan saya pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal bank century, harapan saya tentu dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat Paripurna kita hari ini," ujar Andre

sumber

Sudahlah ndre, biarkan kejaksaan fokus mengusut perkara hukum yg terjadi di jiwasraya. dibuat pansus malah menghentikan sementara penyelidikan dan kemen bumn juga lagi fokus mengembalikan uang nasabah dan penyelamatan perusahaan