Hoaks, pendengung dan perebutan kekuasaan adalah tiga entitas tidak bisa dipisahkan dari politik praktis di Indonesia hari ini. Saya menggunakan istilah buzzer daripada pendengung karena istilah ini lebih sering digunakan khususnya setelah pertarungan politik pemilu.

Selayaknya anak muda zaman sekarang, akun-akun buzzer bisa dianalogikan sebagai akun alter ego dari penguasa.

Mengapa alter ego? Sebab pemerintah/penguasa biasanya sudah memiliki akun resmi untuk memberitakan kegiatannya yang bersifat positif. Sedangkan untuk mengalahkan lawan atau menaikan isu tertentu, muncul konsultan komunikasi yang bertugas untuk mengatur akun buzzer/alter ego penguasa yang memproduksi berita bohong.

Ambil contoh kontroversi hashtag #SawitBaik yang diluncurkan di Twitter oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemkominfo pada bulan September 2019 tepat di saat bencana alam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sedang membara.

Tentu kementerian-kementerian tidak perlu membuat pernyataan secara resmi dan terang-terangan terkait kampanye #SawitBaik dan tinggal menuduh konsultan komunikasi dan para pendengung yang melakukannya untuk dijadikan sasaran amarah kebijakan yang nirempati di tengah bencana asap.

Dengan kehadiran sistem buzzer, kementerian bisa mencuci tangan sehingga publik bisa menyasar orang per orang untuk dimusuhi. Tulisan ini akan mengupas sistem kerja buzzer dan hubungannya dengan kekuasaan oligarki di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pendidikan publik untuk memberantas hoaks. Berbagai koalisi masyarakat sipil dibentuk untuk memberantas hoaks yang berbedar seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan MIAH (Masyarakat Indonesia Anti Hoaks).

Hoaks, dianggap sebagai musuh bersama karena melakukan perpecahan dalam masyarakat dengan menyebarkan informasi yang salah atas suatu hal.

Berbagai institusi pemerintah beramai-ramai melakukan kampanye dan puluhan juta anggaran digelontorkan untuk membuat edukasi publik menolak hoaks. Tentu program ini hadir sebagai ironi karena kenyataannya hoaks-hoaks yang selama ini muncul di masyarakat juga tidak jarang diproduksi oleh penguasa.

Sebut saja hoaks Gerakan 30 September (G/30S) yang masih belum diselesaikan hingga hari ini atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dibersihkan dari 'unsur-unsur Taliban'. Selain itu, kegiatan-kegiatan edukasi kebanyakan menyasar anak muda atau bahasa kerennya, "milenials" padahal kenyataannya literasi digital lebih dibutuhkan oleh generasi baby boomers daripada millenial yang native digital.

Program pemberantasan hoaks yang tidak tepat sasaran dan dilakukan oleh pemerintah ini menjadi lahan basah untuk buang-buang anggaran. Sebab, kehadiran hoaks atau berita bohong tidak bisa dipisahkan tanpa kehadiran buzzer (pendengung) yang menyampaikan pesan tersebut.

Khususnya apabila berhubungan dengan politik praktis, maka benang merah antara produksi berita bohong, buzzer dan penguasa akan jelas terlihat. Fenomena DS adalah contoh nyata. DS membuat tulisan-tulisan yang mendukung Jokowi tanpa cela.

Khususnya pada pemilihan presiden kemarin, ia rajin sekali membagikan tulisan-tulisan dukungan dan pembelaan terhadap Joko Widodo, kala itu sebagai kandidat presiden 2019, menyebar melalui status Facebook, Twitter, unggahan Instagram hingga pesan berantai di Whatsapp.

Setiap buzzer biasanya tidak bekerja sendiri, ia memiliki pendonoran, tim dan bekerja sebagai konsultan komunikasi. Mereka bekerja untuk membuat konten, framing hingga sistem penyebaran informasi. Setiap isu yang dilempar bertalian dan saling berbalasan satu sama lainnya.

Penulis KasKus : Hacktivis Hmei7 Was Here 12 Januari 2020