Judul Lengkap : DPRD DKI Minta Banjir Jakarta Juga Jadi Tanggung Jawab Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang



Penulis: Ryana Aryadita Umasugi

 | 

Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, hingga Wali Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk membahas permasalahan banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, banjir besar yang meredam Jakarta tak hanya bersumber dari Jakarta saja.

Melainkan juga kiriman atau kontribusi dari wilayah lainnya di sekitar Jakarta atau wilayah penyangga.

"Banjir kemarin itu kalau anda lihat ketumpahan air Katulampa begitu besar. 13 sungai yang ada di Jakarta tidak bisa menampung sehingga meluber, di samping ada curah hujan yang besar," ucap Taufik di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Senin (6/1/2020).

"DPRD akan berinisiatif untuk mengundang semua PUPR Wali Kota Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, kita akan undang para ahli tata ruang, tata kota, ahli urusan air nanti sama-sama kita pikirkan," lanjut dia.

Menurut Taufik, pekerjaan untuk mengatasi banjir tak sepenuhnya dilimpahkan ke Jakarta. Tapi juga harus ditanggulangi dari daerah lain.

Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus menyelesaikan proyek seperti membuat bendungan dan waduk.

"Karena kalau air dibiarkan tumpah ke Jakarta, apapun yang dilakukan Jakarta pasti kena banjir. Airnya mesti disalurkan. Ayo kita sama-sama kita pikirkan bikin waduk di hulu," kata dia.

Meski demikian, untuk melibatkan kota penyanggah dalam mengatasi banjir, Pemprov DKI Jakarta juga harus memberikan bantuan dana.

"Lalu ketika kita sepakati kota-kota penyanggah bikin waduk kita musti sadar Bogor, Bekasi, Depok perlu uang. Apa tugas kita ? Bila perlu kita subsidi dari DKI. Jadi jangan justru kita bilang 'eh Bogor, Depok, bikin ini dong'. Kita ya mikirin income-nya dia ya mati dong," tutur dia.

Sumur

Jakarta bodoh Luar Dalem