Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan proses yang panjang.  “Ini perlu proses, tidak sehari, dua hari," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, pada Kamis 2 Januari 2020.

Jokowi menambahkan, dari sisi hukum kasus ini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Sementara dari sisi korporasi tengah ditangani oleh sejumlah entitas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan, hingga Kementerian BUMN.

Sebanyak sepuluh orang telah dicegah berpergian ke luar negeri demi mengungkap semua letak problematika Jiwasraya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai penyelasaian masalah ini menyangkut proses yang panjang.

Sebagai informasi, potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya hingga Agustus 2019 diperkirakan menyentuh angka Rp 13.7 triliun.

Berbagai pihak pun menilai perlunya Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani kasus Jiwasraya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan secara informal telah ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus itu, salah satunya Fraksi Partai Gerindra. "Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, namun nanti kita lihat secara formalnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Hari Senin 31 Desember 2019.

Tempo [Soal Jiwasraya, Jokowi: Butuh Proses Panjang, Tak Sehari Dua Hari]

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan perlunya proses yang panjang untuk menyibak persoalan Jiwasraya mengindikasikan adanya restu Presiden agar Pansus dibentuk. Kemungkinan salah satu alasannya adalah untuk memastikan apakah benar adanya kasus Jiwasraya digunakan pihak NU untuk menggagalkan Moeldoko sebagai Cawapres Jokowi sehingga mau tidak mau akhirnya Presiden memilih Maruf Amin sebagai Cawapres.

Telah kita ketahui bersama, kasus Jiwasraya telah menyebabkan terjadinya saling tuding antara pihak Presiden Jokowi dan PDIP dengan pihak SBY dan Partai Demokrat.

Kompas [Jokowi Sebut Kasus Jiwasraya Ada Sejak Era SBY, Demokrat Minta Jangan Saling Salahkan]

Tempo [PDIP Bantah Tudingan Duit Jiwasraya untuk Kampanye Jokowi]

Terlebih lagi dengan adanya citra Moeldoko yang turut terseret akibat keterkaitannya dengan salah satu orang yang diduga terlibat skandal Jiwasraya, yakni Harry Prasetyo. Seorang mantan petinggi Jiwasraya yang pernah masuk Kantor Staff Presiden (KSP).

Kompas [Profil Harry Prasetyo, Eks Petinggi Jiwasraya yang Pernah Masuk KSP]

Lantas mengapa kasus yang turut menyeret nama Moeldoko ini membuat pihak Jokowi dan SBY saling lempar kesalahan? Perlu diketahui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dilantik menjadi Panglima TNI pada tahun 2013. SBY menunjuk Moeldoko berdasarkan rekomendasi dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Hal yang menarik adalah saat itu Moeldoko baru saja menjabat menjadi KSAD, tepatnya pada 20 Mei 2013. Pemilihan Moeldoko sebagai Panglima TNI oleh SBY pada tahun 2013 dilakukan dengan akselerasi pangkat melewati beberapa Jenderal lainnya.

Liputan 6 [Alasan SBY Tunjuk KSAD Moeldoko Jadi Panglima TNI]

Hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang erat antara SBY dengan Moeldoko.

Kedekatan Moeldoko dengan sosok presiden dilanjutkan di Pemerintahan selanjutnya, yakni di pemerintahan Jokowi. Secara pribadi, Mantan Panglima TNI itu tampil di resepsi pernikahan Kahiyang putri Jokowi dan berbicara kepada tamu undangan atas nama keluarga mempelai.

Detik [Mengapa Moeldoko Wakili Jokowi di Nikahan Kahiyang-Bobby?]

Kedekatan itu berlanjut hingga akhirnya Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki pada 17 Januari 2018.

Kompas [Perjalanan Moeldoko, dari Panglima TNI hingga Ditunjuk Presiden Jadi KSP]

Penunjukkan Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki yang berlatar belakang sipil merupakan kalkulasi politik yang matang dari Presiden Jokowi. Pada tahun 2018, masuknya jenderal ke dalam kabinet, menggambarkan kebutuhan untuk memetakan keamanan dan stabilitas politik apabila terjadi situasi genting. Mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun dengan tensi politik yang tinggi seiring dengan Pilpres dan Pileg serentak.

Sayang sekali, ternyata pada bula Mei 2018, Harry Prasetyo sang eks Dirut Keuangan Jiwasraya berkantor di KSP dan menjadi bawahannya Moeldoko. Beberapa bulan sebelum penentuan Cawapres Jokowi yang kabarnya tengah dieperebutkan oleh 3 M : Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Moeldoko.

Sebab, setelah Harry Prasetyo hengkang dari Jiwasraya, manajemen baru Jiwasraya yang dipimpin oleh Asmawi Syam melaporkan adanya kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN.

CNN Indonesia [Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK]

Seperti yang kita ketahui, citra dari Cawapres Jokowi haruslah bersih. Maka tak satupun dari 3 M yang maju menjadi Cawapres. Mahfud MD gagal kemungkinan karena intrik politik terkait tidak diakui dirinya sebagai kader NU oleh Ketum PBNU Said Aqil. Cak Imin tersangkut kasus kardus durian. Sedangkan Moeldoko kemungkinan dapat terseret kasus Jiwasraya sebagai pihak yang pernah menjadi atasan Harry Prasetyo di KSP.

Mungkin saja manuver politik lewat kasus Jiwasraya dilakukan oleh PKB dan Cak Imin guna menggeser Moeldoko. Tujuannya agar Maruf Amin yang merupakan pihak NU terpilih menjadi Cawapres Jokowi.

Detik [Cak Imin Minta Maaf Gagal Jadi Cawapres Tapi Senang Ma'ruf Menang]

Oleh karena itu pula, Jokowi ingin penyelesaian kasus Jiwasraya tidak dilakukan terburu-buru agar terungkap semuanya. Kemungkinan juga ia ingin memastikan apakah kasus Jiwasraya digunakan pihak tertentu untuk mencekal Cawapres yang sangat dekat dengannya? Bakal Cawapres yang masih dipercaya sebagai chief of staff Istana di periode kedua pemerintahannya.