Skandal Jiwasraya mulai mencuat pada bulan November 2019. Saat itu direksi perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) meminta dana segar hingga puluhan Triliun. Kebutuhan dana segar itu untuk memenuhi dua hal. Pertama, Rp 16,13 Triliun demi meningkatkan likuiditas perusahaan hingga tahun depan. Kedua, Jiwasraya membutuhkan Rp 32.89 Triliun demi menaikkan rasio kecukupan modal sesuai standar minimal.

Kementerian BUMN juga telah meminta bantuan pada Kemenkeu demi menolong nasib Jiwasraya. Alasannya, perseroan harus membayar premi polis yang jatuh tempo pada Oktober – Desember sebesar Rp 12.4 Triliun dan kewajiban pada 2020 senilai Rp 3.7 Triliun.

Tirto [Defisit APBN Makin Parah Tapi Jiwasraya Malah Minta Dana Talangan]

Namun mengingat APBN 2019 mengalami defisit, permintaan itu tentu sulit untuk dikabulkan.

Alhasil pada 16 Desember lalu, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko dengan berat hati mengatakan kewajiban perusahaan membayar polis nasabah sebesar Rp 12.4 Triliun pada Desember 2019 tidak dapat terlaksana.

Polemik Jiwasraya bahkan mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya telah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, atau saat era presiden SBY.  "Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berada di Balikpapan, Rabu 18 Desember 2019.

Kompas [Jokowi Sebut Jiwasraya Bermasalah sejak Era SBY]

Akibatnya Partai Demokrat memberikan respon balasan. Ketua Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi. Menurutnya, pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Malah sebaliknya, Ferdinand balik menuding kondisi Jiwasraya mengalami kerugian sejak era Presiden Jokowi.

Inews [Demokrat Sebut Pernyataan Jokowi soal Jiwasraya Tak Sesuai Fakta]

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai bahwa puncak masalah Jiwasraya terjadi di tahun 2018 dan 2019. Ia bertanya-tanya mengapa masalah ini meledak menjelang Pemilu 2019 sehingga Jiwasraya meminta dana talangan Rp 32 Triliun. Akibatnya berembus kabar dana milik Jiwasraya digunakan untuk kampanye Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

CNBC Indonesia [Demokrat: Kok Masalah Jiwasraya Meledak Jelang Pemilu 2019?]

Ada hal yang menarik untuk dipikirkan di sini. Apabila memang Jiwasraya mengalami permasalahan bertahun-tahun, mengapa hingga saat ini KPK tidak ada andil dalam mengusutnya? Bukankah sebagai Lembaga anti rasuah mereka seharusnya pro aktif dalam menemukan kejanggalan pada perusahaan? Atau apakah tidak ada yang melaporkan kepada KPK perihal kerugian yang dialami oleh Jiwasraya?

Ternyata kasus Jiwasraya telah dilaporkan ke KPK pada April 2019. Namun penanganannya tidak maksimal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK periode 2019 – 2023 Nawawi Pomolango.

Nawawi juga menyebut bahwa BPK telah menyerahkan sejumlah data-data terkait kasus Jiwasraya. Namun ia menduga tidak ada keseriusan dari pimpinan KPK sebelumnya untuk menangani kasus perusahaan asuransi itu.

Detik [Pimpinan KPK soal Jiwasraya: Sudah Dilaporkan April, tapi Tak Ada Progres]

Seakan-akan KPK memilah-milah kasus bukan? Atau justru berpolitik? Bukannya serius bekerja mengusut kasus Jiwasraya yang dilaporkan sejak 8 bulan lalu, penyidik KPK malah ikut-ikutan menunggangi demo mahasiswa. Bahkan sempat menggelar OTT berturut-turut demi berpolitik menarik simpati rakyat.

Tribunnews Manado [VIRAL, Pegawai KPK Ikut Demonstrasi Bersama Mahasiswa, Nitizen: Diganti Orang Berintegritas]

Detik [OTT Berturut dalam 2 Hari, KPK: Belum Tahu Kalau UU Baru Berlaku]

Akibat terlalu sibuk berpolitik, maka ada pihak yang dengan sengaja memanfaatkan celah itu. Mungkin saja hal itu yang dilakukan oleh eks Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo. Ia merupakan salah satu dari 10 orang yang dicekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan, alasan pencekalan 10 orang itu adalah karena mereka berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.

Namun sayang sekali, sepertinya Harry Prasetyo telah mengendus persoalan Jiwasraya akan meledak. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya sejak tahun 2008 dan berlanjut pada periode 2013 – 2018 itu telah kabur dan kini tengah berada di London, Inggris.

Tribunnews [Penjelasan Kejagung Soal Kabar Mantan Direksi Jiwasraya Diduga Kabur ke Luar Negeri]

Ada fakta yang mengejutkan pula dari Harry Prasetyo. Ternyata ia pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP). Ia menjabat sampai masa tugas KSP berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Jokowi – JK.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku kecolongan saat memperkerjakan Harry Prasetyo. Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Harry bisa lolos seleksi.

Kompas [Profil Harry Prasetyo, Eks Petinggi Jiwasraya yang Pernah Masuk KSP]

Berdasarkan semua paparan di atas, ada hal yang menggelitik nalar, yakni di Tahun 2018 bersamaan dengan bursa cawapres. Telah kita ketahui bersama pemilihan Cawapres Jokowi diprediksi tidak akan jauh dari inisial M. Banyak pihak yang memprediksi bahwa M itu adalah Mahfud MD, Moeldoko dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Saat itu Mahfud MD mengaku batal menjadi Cawapres karena intrik politik.

Tribunnews Aceh [Mahfud MD Bongkar Rahasia Kenapa Dirinya Bisa Gagal Jadi Cawapres Jokowi]

https://tirto.id/dinamika-cawapres-d...si-jokowi-cQu2Tirto [Dinamika Cawapres dalam Tubuh Koalisi Jokowi]

Namun mengapa yang menjadi cawapres bukan Muhaimin Iskandar atau pun Moeldoko?

Sebagai seorang Cawapres yang turut membawa citra pemimpin negara maka kemungkinan mereka tidak boleh bersinggungan dengan perkara korupsi. Oleh karena itu dalam bursa pertempuran Cawapres, Moeldoko pernah memberikan sindiran menggunakan durian hasil tanam Petani Kalbar yang diberi nama “Durian MDK” terhadap Cak Imin yang sempat tersangkut kasus korupsi kardus durian.





Namun sindiran itu tidak digubris oleh KPK hingga saat ini. Terbukti dari KPK yang tidak pernah berhasil memanggil Cak Imin untuk menjalani pemeriksaan.

Tempo [Dipanggil KPK, Muhaimin Sebut Sibuk hingga Akhir Desember]

Di tahun pertempuran bursa cawapres itu pula agaknya terjadi ancang-ancang untuk menyerang Moeldoko oleh pihak Cak Imin dengan mempersiapkan eks direksi Jiwasraya yang mulai mengalami masalah agar dapat bergabung ke dalam KSP, yakni Harry Prasetyo.

Sebagai informasi pada April 2018, OJK dan direksi Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan guaranteed return (garansi imbal hasil) atas produk JS Saving Plan. Ini merupakan imbas dari evaluasi produk tersebut.

Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi Jiwasraya, dimana Asmawi Syam ditunjuk menjadi direktur utama. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN.

Artinya sudah terendus kejanggalan di Jiwasraya dari tahun 2018 sepeninggal Harry Prasetyo. Meski tidak ada kaitan langsung antara dugaan korupsi yang dilakukan Harry dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, namun hal ini akan menjadi citra buruk bagi Moeldoko yang saat itu secara otomatis menjadi atasan dari Harry Prasetyo di KSP. Pada akhirnya telah menghalangi Moeldoko menjadi cawapres Jokowi. Meski sebenarnya ada hubungan yang sangat erat antara Jokowi dengan Moeldoko. Terlihat dari dipercayainya Moeldoko mewakili keluarga Jokowi  menyambut tamu undangan dalam pernikahan putrinya.

Tribunnews Banjarmasin [Bukan Anggota Keluarga, Jenderal Moeldoko Dipercaya Jokowi Lakukan Ini di Pernikahan Kahiyang Ayu]

Mungkinkah kasus Jiwasraya kali ini yang bersinggungan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah after effect dari perang bursa Cawapres antara Moeldoko dengan Cak Imin?