Berawal dari Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang menyebut masalah di Papua sudah kritis. Pria kelahiran Yogyakarta 74 tahun yang lalu itu menceritakan baru-baru ini dia menonton sebuah acara di stasiun Australia ABC yang menurutnya memprovokasi situasi di Papua.

"Ini sudah dalam keadaan menurut saya kritis. Kita lihat kemarin di TV ABC Australia di acara Six O'clock News, itu berita diulang-ulang tentang Papua, tentang kasus Papua, yang betul-betul provokasi," hata Hendro di Jakarta, Senin 23 Desember 2019.

Hendro meminta Pemerintah tidak memandang enteng para petinggi gerakan di Papua. Ia berharap Indonesia dengan tegas menyebut mereka sebagai pemberontak.

Vivanews [Hendropriyono: Australia Provokasi RI Soal Papua]

Berdasarkan pemberitaan dari media Australia tersebut pula agaknya Hendro menyimpulkan bahwa OPM telah lama bergerak di level politik dan diplomasi internasional. Mereka bukan lagi KKB, tapi sudah masuk kategori pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.

Penuntasan OPM harus ditempuh lewat jalur diplomasi internasional, bukan hanya gerilya hutan. Hendropriyono berharap Menhan, Menko Polhukam, dan semua jajaran terkait lekas mengambil langkah.

"Perlu peran Menhan, Menko Polhukam, dan semuanya berpartisipasi menyelesaikan masalah ini. Karena OPM sudah lama bergerak di level politik dan diplomasi internasional," kata Hendropriyono pada hari Kamis 26 Desember 2019.

Detik [Hendropriyono Minta Prabowo Bantu Panglima TNI Tuntaskan OPM]

Ajakan Hendropriyono direspon oleh Menhan Prabowo dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Melalui Stafsus Bidang Komuniukasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, pihak Kemenhan memastikan masalah Papua menjadi salah satu perhatian Prabowo. Selain masalah keamanan, Prabowo berupaya terus memastikan dukungan rakyat Papua terhadap NKRI. Selain itu, Prabowo berupaya menyelesaikan Papua lewat diplomasi internasional.

Dahnil juga mengatakan Prabowo terus berkoordinasi dengan Menlu Retno Marsudi mengenai Papua. Prabowo menginginkan agar dunia internasional tidak salah paham tentang persoalan di Papua.

"Menhan terus berkoordinasi dengan Menlu terkait dengan diplomasi internasional, terutama terkait upaya-upaya preventif dunia internasional salah memahami terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di Papua. Apa yang disarankan Pak Hendro benar dan sejak awal dilakukan oleh Pak Prabowo," kata Dahnil pada 26 Desember 2019.

Detik [Prabowo Diminta Bantu Tuntaskan OPM, Dahnil: Papua Jadi Perhatian Beliau]

Menkopolhukam Mahfud MD juga turut merespon tentang OPM ditetapkan sebagai kelompok teroris internasional. Ia mengatakan pemerintah akan mengkaji usulan tersebut. Menurutnya, Hendro memiliki kapasitas mengajukan usulan itu.

"Pak Hendro kan senior, dia pernah lama di pemerintahan, dia juga jenderal di BIN. Jadi dia punya kapasitas untuk mengusulkan hal-hal seperti itu. Usulnya kita tampung," ujar Mahfud pada 26 Desember 2019.

Mahfud menambahkan bahwa usulan Hendro akan dibahas dalam rapat antar kementerian yang membahas langkah pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.

CNN Indonesia [Mahfud Kaji Usulan Hendropriyono, OPM Ditetapkan Jadi Teroris]

Lantas jadi pertanyaan, apa maksud dari pemberontak sehingga harus masuk daftar teroris internasional?

Apabila kita menelisik sejarah, maka OPM mirip dengan Irish Republican Army (IRA) yang menginginkan Irlandia Utara lepas dari United Kingdom (UK). Mereka melancarkan taktik gerilya terhadap tentara UK dan memiliki koneksi internasional. UK sendiri telah menetapkan IRA sebagai organisasi teroris.

Oleh karena itu, apabila nantinya OPM masuk ke dalam kategori pemberontak dan masuk dalam daftar teroris internasional maka penyelesaian masalahnya sesuai dengan penanganan teroris pula. Apalagi Indonesia memiliki pasukan khusus dalam counter-terrorism, yakni Densus 88 dan Koopsus TNI.