Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah menyebut ada kenaikan angka pengangguran di wilayah ibu kota negara RI sejak Agustus 2019.

Kenaikan itu didapat dari perbandingan pengangguran di bulan yang sama pada 2018 lalu. Andri mengatakan data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Agustus tahun ini angka pengangguran di Jakarta berdasarkan data tersebut mencapai 5.157.880 orang, sementara pada Agustus 2018 angka pengangguran baru menyentuh angka 5.041.620 orang.

"Memang kalo data BPS, kalau dilihat dari angka memang ada kenaikan tingkat penganggurannya kurang lebih 50.060 orang. Ini dilihat dari angkatan kerja karena memang angkatan kerjanya naik," kata Andri melalui telepon, Kamis (5/12).

Meski begitu kata Andri hal ini merupakan siklus tahunan yang biasa terjadi lantaran pada Agustus juga bertepatan dengan waktu kelulusan siswa SMK dan SMA. Oleh karena itu, pihaknya menilai wajar jika data pengangguran yang dirilis BPS itu mengalami kenaikan.

"Kenapa angka itu kita tinggi, karena memang periode Juni, Juli dan Agustus itu kan periode yang lulusannya SMK dan SMA, sehingga di situ ada peningkatan jumlah pengangguran," katanya.

Tak hanya itu, Andri juga menyebut data yang dikeluarkan BPS soal kenaikan jumlah pengangguran di Jakarta itu belum disinkronisasikan dengan program pelatihan yang tengah dijalani sejumlah lulusan yang masuk angkatan kerja namun belum mendapat pekerjaan.

Bahkan, dia juga memprediksi kenaikan data pengangguran yang dirilis BPS tersebut segera berubah jika kembali merilis data pengangguran akhir tahun ini.

"Memang seperti biasa nanti pada saat untuk semester berikutnya insya allah akan ada penurunan, karena ini kan kita menghitungnya per Agustus kan, kita belum hitung September, Oktober dan November Desember. Kita juga kan ada pelaksanaan kegiatan pelatihan sedang berjalan. Itu kan belum terhitung," kata Andri.

"Iya siklus biasa, tapi pada saat perhitungan di Februari, ya insyaallah akan turun," lanjutnya.

Rencana Pemasangan RFID di Seluruh SPBU

Dalam lain hal, Kepala Badan Penerima Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin mengatakan Pemprov DKI akan melakukan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) di seluruh SPBU yang ada di Jakarta.

Pemasangan RFID sendiri dilakukan demi melakukan optimalisasi penerimaan pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor.

"Kita mulai ini. Dari mulai sekarang, di 2020 kita mulai lakukan kajian," kata Faisal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Faisal menyebut pemasangan itu akan dilakukan pada tahun depan setelah kajiannya selesai. Faisal menjelaskan kajian dilakukan untuk menentukan payung hukum yang tepat guna memasang RFID ini.

Dia berharap kajian pemasangan RFID ini tidak memakan waktu lama. Sehingga pajak yang bisa dipungut dari kendaraan-kendaraan berbahan bakar ini pun bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemprov DKI.

RFID sendiri merupakan teknologi digital untuk memantau penggunaan bahan bakar sebuah kendaraan. RFID dirancang untuk bisa mendeteksi dengan detail dan relevan semua informasi yang berkaitan dengan kendaraan saat mengisi bahan bakar.

Informasi detail seperti waktu, di mana, kapan, di pulau pompa mana, nama petugas yang melayani, mengisi bahan bakar jenis apa, hingga berapa banyak dalam liter dan juga nominal rupiah tercatat dengan rapi dan bisa diakses langsung.

(tst/kid)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...n-pengangguran