- Beranda
- Berita dan Politik
Ribuan Guru Berstatus PPPK Masih Digaji Rp 250 Ribu per Bulan
...
TS
jpnn.com
Ribuan Guru Berstatus PPPK Masih Digaji Rp 250 Ribu per Bulan
Rabu, 04 Desember 2019
Ribuan guru berstatus PPPK di Kabupaten Bogor masih digaji dengan sistem honor. Ilustrasi Foto: Radar Madiun/dok.JPNN.com
jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 1.198 guru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi Februari 2019. Namun, hingga hari ini belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.
"PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Dadang Suntana kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12).
Dadang engaku sempat menanyakan penyebabnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tetapi ternyata pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK.
Baca Juga:
"Artinya gajinya disetarakan dengan apa, belum tahu. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," kata Dadang.
Kini, sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.
"Ada yang Rp250 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru. Nanti ada image lain (kalau keluar), makanya mereka bertahan," tuturnya.
Baca Juga:
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan membenarkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari KemenPAN-RB. Maka, ia memastikan bahwa biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020.
"Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.
Pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapat kuota sebanyak 2.209 PPPK dari KemenPAN-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.
Baca Juga:
Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor was-was. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada Pemerintah Daerah, alias menggunakan APBD masing-masing daerah.
Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya Rp66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan IIIA.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji Golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun memiliki gaji Rp2.456.700.
Jika diasumsikan, untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp5,5 miliar. Artinya, dalam setahun Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar khusus menggaji PPPK. (antara/jpnn)
TAGS
PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gaji PPPK Kabupaten Bogor guru PPPK
BERITA TERKAIT
Rekrutmen PPPK Bulan Ini, Bukan Hanya untuk Honorer
Penjelasan Meyakinkan Nur Baitih soal Honorer K2 di Depan Anggota DPR
Taufik Basari Sebut Kunci Penyelesaian Honorer K2
Baleg DPR Setuju Honorer K2 Diangkat jadi PNS, Tetapi…
Tolong Pak Menteri, Honorer K2 Bukan Hanya Guru, Bidan, dan Penyuluh
HGN 2019, Guru Honorer K2 Belum Bisa Tersenyum
tien212700 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
1.3K
22
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
694.8KThread•58.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya