Sejak disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020, pengalokasian anggaran Kementerian Pertahanan khusus alokasi alutsista terbanyak dikucurkan pada TNI AD.

Publik menilai, Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sangat bias dan menganakemaskan TNI AD dibanding TNI AU dan TNI AL hanya karena porsi anggaran yang tak dipukul rata ?

Lalu bagaimana dengan Kemhan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang memberikan porsi alokasi anggaran alutsista terbanyak dikucurkan pada TNI AL dan TNI AU ? Apakah juga akan disebut menganaktirikan TNI AD. Kan tidak.

Yang perlu digaris bawahi di sini, adil tidak selalu harus sama dan dipukul rata. Kemhan di dalam Kabinet Indonesia Maju hari ini tentu memiliki alasan tertentu mengapa periode ini memberikan alokasi anggaran yang lebih besar

kepada TNI AD, dan tentu hal tersebut berdasarkan prioritas kebutuhan.

Sudah jelas apa yang disampaikan oleh staf khusus Menhan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Dahnil Simanjutak bahwa walaupun porsi anggaran diberikan lebih besar di TNI AD, Menhan Prabowo telah memperingatkan dan menekankan di awal bahwa jangan sampai ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI. TNI di sini, bukan hanya TNI AD, melainkan juga TNI AL dan TNI AU.

Bahkan, kalau memang Menhan Prabowo dianggap menganakemaskan dan hanya sibuk membenahi TNI AD, itu sangat keliru. Kita tahu, bahkan saat ini pihaknya sedang bergerak untuk membenahi seluruh sektor pertahanan dengan dibarengi usahanya melakukan kerja sama dengan berbagai negara. Bahkan pihaknya beberapa waktu lalu juga melakukan kerja sama dengan Turki untuk memproduksi kendaraan udara tak berawak (UAV) yang ini juga berkaitan dengan keamanan wilayah udara (bukan darat saja).

Tak bijak jika menilai subyektifitas latar belakang seseorang untuk menjustifikasi keputusan-keputusan yang dibuatnya itu. Dan perlu digaris bawahi kembali, pengalokasian anggaran pertahanan yang tak dipukul rata bukan berarti tak adil.

Hal tersebut berarti kementerian masih memikirkan prioritas-prioritas tertentu, jika anggaran pertahanan saja mau dipukul rata sama semua, lalu apa bedanya dengan bagi-bagi amplop tanpa memikirkan tujuan dan prioritas-prioritas kebutuhannya.