Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab melakukan video conference di tengah acara reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12/2019). Dalam video itu ia meminta berhentilah untuk berbohong.

Ia juga menyinggung soal pencekalan terhadap dirinya, yang hingga kini masih tertahan di Arab Saudi lantaran masalah visa sejak 2017 silam. Rizieq bertolak ke Saudi sebelum polisi menetapkan statusnya menjadi tersangka kasus 'Balada Cinta Rizieq' yang juga menyeret Firza Husein.

"Stop berbohong. Kapan pengasingan berakhir? Jangan tanya ke saya, jangan tanya ke DPP FPI, jangan ke GNFP, ulama atau 212. Jangan ke Saudi (pemerintah Arab Saudi), tanyalah otoritas pemerintah Indonesia yang menggelar sinetron pengasingan dalam kemasan pencekalan," ucap Rizieq.

Baca juga: Beredar Video Habib Rizieq di Bandara Indonesia, Benarkah?

Rizieq meminta seluruh peserta areuni 212 untuk tidak membuat keributan, dan selalu menjaga kebersihan.

"Pulanglah dengan tenang, pulanglah dengan damai, jaga kebersihan, ketertiban, kedisiplinan. Tunjukkan kita bangsa Indonesia berakhlak, bermoral, berbudi pekerti," kata Rizieq.

Diketahui, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD kembali menegaskan, pemerintah Indonesia tidak melakukan pencekalan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang masih berada di Jeddah, Arab Saudi untuk kembali ke Tanah Air.

Baca juga: Siapa yang Mencekal Kepulangan Rizieq Shihab? 

"Tentang kepulangan Habib Rizieq, kami tadi berdiskusi mengecek ke semua lini, jalur-jalur yang kami miliki, jalur Menteri Agama, jalur Mendagri jalur Menko Polhukam, itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Mahfud MD saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu pekan lalu,

Mahfud mengatakan hal itu usai melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Menag Fachrul Razi dan Mendagri Tito Karnavian selama satu jam. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Habib Rizieq karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia.

Sumur: pantau.com