Jubir KPK Kaget: Beda Nasib Rumah Dhuafa dengan Mobil Dinas 100 Miliar

Beranda

...

Berita dan Politik
Jubir KPK Kaget: Beda Nasib Rumah Dhuafa dengan Mobil Dinas 100 Miliar

ridhoilham787

30-11-2019 18:57

Jubir KPK Kaget: Beda Nasib Rumah Dhuafa dengan Mobil Dinas 100 Miliar

IJN - Banda Aceh | Baru-baru ini, sejumlah lembaga seperti Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di Aceh.

Salah satu yang menjadi laporan YARA dan BEM Unimal tersebut yaitu mengenai pengadaan mobil dinas di Pemerintah Aceh yang nilainya mencapai Rp 100 miliar. Sementara pembangunan rumah untuk kaum dhuafa justru dibatalkan.

Bahkan menurut penuturan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadli, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, kaget saat mengetahui pengadaan mobil dinas dengan harga yang fantastis itu tetap dilanjutkan setelah mendapat protes banyak pihak.

"Mas Febri, Jubir KPK saja sampai terkejut dengan pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp 100 miliar jumlahnya. Padahal yang lebih urgensi adalah pembangunan rumah dhuafa, bukan pengadaan mobil dinas," tutur Muhammad Fadli pada Media INDOJAYANEWS.COM, Jumat 29 November 2019.

Menurut Muhammad Fadli, kedatangannya bersama sejumlah aktivis mahasiswa dari Aceh ke Gedung KPK adalah untuk melakukan audiensi sekaligus menyampaikan langsung berbagai indikasi korupsi merajalela di Bumi Serambi Mekkah, yang diduga luput pengawasan KPK.

"Aceh dengan gelontoran dana Otsus yang luar biasa, namun masih menduduki posisi daerah termiskin se-Sumatra. Tentunya ada manajemen keuangan yang salah disini. Kami ingin KPK dengan wewenang pencegahan dan penindakan, bisa lebih memonitoring Aceh," ujar Fadli.

Aktivis yang juga pahlawan dalam membebaskan wanita bernama Mursyidah, yang beberapa waktu lalu terlibat kasus pengrusakan tabung gas elpiji di Lhokseumawe ini menegaskan, ia sengaja terbang langsung ke Jakarta, agar masyarakat Aceh bisa terlepas dari kemiskinan dan bisa hidup lebih sejahtera kedepannya.

Kapan masyarakat Aceh bakal sejahtera menurut Fadli? "Ketika 'tikus-tikus berdasi' ini bisa dimusnahkan."

"Kami juga menyampaikan yang paling urgen adalah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, kedua wilayah ini saling kejar-kejaran sebagai kabupaten/kota termiskin se-Aceh. Pertumbuhan ekonomi masyarakatnya stagnan, tidak ada perubahan yang signifikan," ungkap Fadli.

Apalagi lanjutya, Kota Lhokseumawe yang masih hangat dengan korupsi pengadaan sapi yang masif, telah terjerat sejumlah pejabat di dalamnya.

"Kami juga menyampaikan kasus dugaan korupsi uang untuk Kombatan GAM sejumlah Rp 650 miliar, yang kasusnya stagnan di Kejati Aceh sampai saat ini. Alhamdulillah tadi respon KPK sangat baik, KPK akan segera menyikapi dan menindak lanjuti apa saja laporan-laporan yang kami sampaikan tadi," jelasnya.

Fadli pun mengingatkan kepada oknum pejabat nakal untuk berhati-hati, karena bakal dihadiahi rompi orange KPK jika terbukti terlibat dalam berbagai kasus korupsi. "Pejabat Aceh yang jahat dan menyengsarakan rakyatnya dengan cara korupsi selama ini, berhati-hatilah," katanya.

Mahasiswa UNIMAL ini menegaskan, pihaknya sangat mendukung kerja KPK di Aceh. "Kita semua harus mendukung segala tindakan KPK atas nama kebenaran. Karena korupsi adalah musuh kita bersama," tutup Muhammad Fadli.

SUMBER BERITA