Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri deklarasi dukungan menjadi Ketua Umum 2019-2024, di Medan, Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).KEKUASAAN | Sepekan sebelum jabatannya dipertaruhkan, Airlangga Hartarto terlihat santai. Ketua Umum Partai Golkar ini tampak percaya diri saat membuka rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Rabu (27/11/2019) malam lalu.

Rapat yang membahas persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar ini dihadiri hampir semua petinggi Golkar. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; juga Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin. Dari jajaran pemimpin, hanya Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang tak kelihatan di aula ketika rapat pleno dimulai.

Airlangga diperkirakan akan menghadapi Bamsoet dalam pemilihan Ketua Umum Golkar, yang bakal diagendakan dalam Munas, yang dimulai Selasa (3/12/ 2019), mendatang. Pekan lalu, Bamsoet sudah menyatakan maju menjadi bakal calon Ketua Umum Golkar.

Ketenangan Airlangga kali ini sangat berbeda dengan situasi dua tahun lalu saat ia menghadapi Rapat Pleno Partai Golkar. Kala itu, Airlangga harus mondar-mandir Jakarta-Bogor, mengantarkan para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar se-Indonesia, bertemu Presiden Jokowi.

Bersama para pimpinan DPD Golkar pula, Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini mesti menghadap Wapres Jusuf Kalla. Tak hanya itu, Airlangga juga sibuk mendekati organisasi-organisasi sayap Golkar seperti SOKSI, MKGR, dan Kosgoro 1957.

Rapat pleno yang berlangsung 13 Desember 2017, akhirnya memutuskan Airlangga menjabat ketua umum hingga 2019, sesuai sisa masa jabatan Setya Novanto yang terbelit kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini kemudian dikukuhkan sepekan kemudian dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Dalam pidato pengukuhan kala itu, Airlangga mengatakan dukungan Golkar pada pemerintah tidak akan berubah hingga 2019. Selain itu, Golkar akan konsisten mendukung Jokowi melanjutkan kepemimpinan melalui Pilpres 2019.

Tak pernah jauh dari kekuasaan

Pertarungan Airlangga versus Bamsoet di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pekan depan tampaknya akan lebih ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan Presiden atau mereka yang sedang berkuasa. Golkar tak pernah jauh-jauh dari kekuasaan.

Sejak Munas 2004, tata tertib pemilihan pimpinan Golkar diubah. Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung saat itu, suara DPD II (kabupaten/kota) diakomodasi menjadi peserta dan memiliki hak suara. Sejak itu jumlah suara di munas berubah menjadi 563 suara. Ini terdiri atas 519 suara DPD II, 34 suara DPD I, delapan suara organisasi kemasyarakatan (Ormas) kekaryaan Golkar, dan dua ormas sayap Golkar.

Ormas yang memiliki hak suara adalah tiga ormas pendiri Golkar di zaman awal Orde Baru, yaitu Kosgoro, MKGR, dan SOKSI. Sisanya adalah Himpunan Wanita Karya (HWK), Satkar Ulama, Majelis Dakwah Indonesia, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan Al Hidayah. Sementara DPP hanya memiliki satu hak suara yang diwakili ketua umum.

Untuk memenangkan munas, seseorang harus meraih setengah lebih satu suara, yaitu 282 pemilik suara.

Sejak berdiri awal Orde Baru hingga saat ini, Golkar sudah dipimpin 10 orang ketua umum yang rata-rata memiliki masa jabatan lima tahun. Namun sejak reformasi 1998 dan seterusnya, Golkar terus “digempur” para seterunya. Golkar sempat luka, tercabik-cabik -- tapi terus berdiri.

Sejak Presiden Soeharto lengser, Mei 1998, Golkar diserang wacana pembubaran karena dinilai menjadi bagian dari riwayat Orba. Berkat kelihaian dan pengalaman 30 tahun lebih sebagai partai penguasa, wacana itu pelan-pelan pudar dan dilupakan orang. Pada Pemilihan Umum 1999, partai berlambang pohon beringin itu bahkan berhasil menjadi pemenang kedua, di belakang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Gempuran dari luar berbarengan dengan gesekan dalam internal partai, bahkan sejak Golkar mendeklarasikan diri sebagai “Partai Baru” di bawah kendali alumunus menteri Orba, Akbar Tandjung. Sejak itu, pergantian ketua umum tak lagi mulus dalam lima tahunan seperti normalnya partai di Indonesia.

Akbar yang memimpin sejak 1998, hanya mampu bertahan enam tahun, digeser Jusuf Kalla pada 2004. Politisi cum pedagang dari timur Indonesia itu mampu bertahan duduk manis normal selama lima tahun.

Jusuf Kalla digusur pedagang lain yang lagi dekat dengan kekuasaan, Aburizal Bakrie pada 2009. Pedagang yang berakar dari keluarga asal Lampung ini, bertahan tujuh tahun, sebelum digantikan Setnov pada 2016. Setnov langsung merapatkan diri ke Presiden Jokowi, yang merangkulnya untuk menyeimbangkan kekuatan politik.

Setelah Setnov masuk bui, muncullah Airlangga.

Dalam munas Golkar pekan depan, arah suara DPD II akan menjadi kunci. Dan untuk merebut 519 suara (92 persen dari total suara), wajar jika dibutuhkan kekuatan yang dominan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...u-nahkoda-baru

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Sabtu, 30/11/2019)

- Emas pertama Indonesia, pelumat rekor Singapura

- Melimpah kendaraan, melimpah pendapatan