Birokrasi pemerintahan selama ini selalu dikesankan dengan kaku dan berbelit. Ini seharusnya diubah demi menyongsong masa depan yang menuntut efisiensi dan kecepatan pelayanan.

Untuk itulah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta kementerian dan lembaga negara agar mengubah gaya dalam pelayanan publik mereka. Kementerian diminta lebih luwes dalam melayani dan merespon keluhan masyarakat.

Hal ini seperti disampaikan Anggota Ombusdman Adrianus Melialia dalam seminar propartif kepatuhan layanan publik di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11).

Selain itu, pelayanan publik di lembaga pemerintahan harus ramah dan informal. Dengan demikian, masyarakat terdorong untuk lebih memaksimalkan layanan publik yang ada.

Kunci untuk mengubah itu semua adalah reformasi birokrasi. Tanpa adanya ini perubahan besar-besaran, baik dari segi aturan maupun mental pegawai, maka mustahil untuk dilakukan.

Yang jelas, pelayanan publik dengan gaya lama sudah tidak bisa dilakukan lagi, seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut kecepatan. Mau tidak mau, kita harus berubah.

Kita patut mengapresiasi keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk mereformasi birokrasi saat ini. Sudah banyak perubahan yang dirasakan masyarakat atas penyederhanaan prosedur dan reformasi birokrasi yang diinisiasi pemerintah saat ini.

Hal itu perlu dilanjutkan lagi. Program deregulasi, debirokratisasi, dan penyederhanaan aturan akan membawa Indonesia akan melaju dengan lebih cepat.

Mari kita dukung pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan ini.