Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua siap menindaklanjuti 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua. Kasus-kasus tersebut terjadi setelah 2002, dan dilakukan oleh aparat keamanan.

Ke-13 kasus dugaan pelanggaran HAM tersebyt terjadi di beberapa wilayah, seperti di Biak, Paniai, dan Yapen.

Kapolda Papua memastikan pihaknya bakal memproses anggota Polri yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Yang jelas, jika ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM, maka pihaknya akan memproses sesuai peraturan yang berlaku.

Anggota Polri juga sudah dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk dalam menangani kelompok kriminal bersenjata. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi tuduhan pelanggaran HAM oleh petugas keamanan.

Dengan diprosesnya ke-13 kasus HAM di Papua tersebut menjadi bukti dari keseriusan dan komitmen Pemerintah menegakkan hukum dan HAM warga Papua. Ini bukan sekadar gimmick, tetapi sebuah upaya untuk benar-benar menjaga Papua.

Selain itu, pemerintah juga berusaha menjaga situasi Papua agar tetap kondusif. Namun, masyarakat Papua perlu sedikit bersabar menunggu, karena semua ini butuh proses.

Yang jelas, warga Papua dan masyarakat Indonesia sebaiknya tidak lagi terprovokasi oleh isu-isu pelanggaran HAM. Jangan terbawa opini yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.

Kita patut mengapresiasi tindakan nyata pemerintahan Presiden Jokowi untuk menegakkan HAM di Papua. Memang sudah seharusnya, kita menyelesaikan masalah di Papua ini dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk mengedepankan dialog, hukum dan HAM.