Amerika Serikat membela Benjamin Netanyahu setelah putusan Pengadilan Eropa dan dengan sikap tegas mengakui koloni Israel yang ilegal.


Setelah kedutaan dipindahkan ke Yerusalem, dengan spons Donald Trump membatalkan memorandum Hansell yang didasarkan, sejak 1978, pada kebijakan AS tentang pemukiman Israel yang diduduki dalam perang 1967. Pada dasarnya, Amerika Serikat tidak Permukiman Israel dianggap lebih bertentangan dengan hukum internasional.

"Setelah dengan hati-hati memeriksa semua argumen dalam debat hukum ini, kami menyimpulkan bahwa penyelesaian pemukiman sipil di Tepi Barat tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum internasional," kata Sekretaris Negara AS Mike Pompeo.

Palestina, reaksi terhadap langkah Trump
Keputusan Trump adalah kemenangan bagi Perdana Menteri Israel Netanyahu, yang berjuang untuk tetap berkuasa setelah dua pemilihan yang tidak meyakinkan tahun ini. Tapi itu pasti akan menimbulkan kritik dari komunitas internasional dan kemarahan warga Palestina, sehingga kedutaan besar AS di Israel telah memperingatkan warga Amerika yang bepergian ke Yerusalem, Tepi Barat dan Gaza untuk "menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi".

Reaksi pertama datang dari pihak Palestina. Sekretaris Jenderal PLO Saeb Ereka mengatakan bahwa "komunitas internasional harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk merespons untuk bertindak sebagai pencegah terhadap perilaku AS yang tidak bertanggung jawab ini yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian global". Keputusan "tidak ada, tidak dapat diterima dan dikutuk", tambah juru bicara presiden Palestina Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina.

Koloni Israel: hukuman Eropa
Pengakuan AS atas permukiman Israel adalah bagian dari kebijakan eksternal pemerintah Trump yang tidak bermoral, yang hanya tahu sedikit tentang diplomasi dan sebaliknya sering menggunakan tes otot. Secara khusus, langkah terakhir ini tampaknya merupakan respons yang cukup langsung terhadap putusan Pengadilan Eropa yang, hanya seminggu yang lalu, telah memberlakukan kewajiban untuk memberi label produk pemukiman Israel.

Secara khusus, kewajiban berlaku untuk semua negara Uni Eropa dan menanggapi kriteria yang sangat sederhana, seperti yang dijelaskan pengadilan sendiri: “Produk makanan yang berasal dari wilayah yang diduduki oleh negara Israel harus memiliki indikasi wilayah mereka. asal, sehingga konsumen dapat membuat pilihan berdasarkan informasi ketika mereka membeli barang ”.
Pelabelan produk wajib dari permukiman Israel juga merupakan kemenangan bagi Kampanye Bds, mobilisasi internasional untuk boikot, divestasi dan sanksi terhadap Israel dan tindakan ilegal.

"Aneksasi" dari wilayah Palestina
Bagi Luisa Morgantini, presiden Assopace Palestina dan mantan wakil presiden Parlemen Eropa, langkah Trump menandai berakhirnya hukum internasional. Sekarang PBB dan Eropa harus menolak keputusan ini, tetapi dalam beberapa waktu terakhir posisi mereka selalu lemah dan, ia mengenang, "keputusan di PBB diambil di Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat memiliki kekuatan veto .

Bagi Morgantini, pengakuan atas permukiman Israel sebenarnya memerlukan aneksasi 60% wilayah Palestina di Negara Israel.