Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperingatkan agar tak ada lagi praktik koruptif dalam pembelanjaan alat utama sistem persenjataan di sektor pertahanan yang berujung pada kebocoran anggaran. 

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo berulang kali telah mengingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan agar tak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.

"Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil di Jakarta, Senin (25/11).

Dahnil menyebut, di bawah instruksi Prabowo, belanja pertahanan mesti digunakan semaksimal mungkin. Itu, katanya, demi menjaga kedaulatan negara dengan meminimalisasi kebocoran anggaran.

Ia mengatakan untuk saat ini belanja alutsista akan diarahkan ke beberapa kekuatan pertahanan khususnya untuk kapal-kapal perang yang bisa digunakan TNI Angkatan Laut hingga Pesawat Tempur Angkatan Udara dan Darat.

"Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan laut, udara maupun angkatan darat," kata dia.

Lebih lanjut Dahnil memastikan Prabowo selaku menteri pertahanan secara berkala melakukan peninjauan ulang secara langsung terkait spesifikasi hingga harga alutsista yang dibelanjakan dan masuk dalam alokasi anggaran 2019.

"Juga melakukan review alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," kata Dahnil.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas pekan lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak ingin pemenuhan alutsista tak berorientasi pada penyerapan anggaran saja.

Rapat tersebut dihadiri di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista pun sebaiknya tak melulu impor barang. Namun, perlu ada transfer teknologi juga, sehingga turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertahanan. Jokowi juga ingin penggunaan alutsista dilakukan secara dinamis. Ia meminta jangan sampai Indonesia menggunakan alutsista yang ketinggalan zaman.

"Ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," katanya. 

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...nja-alutsista