Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kanan) didampingi Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari (kedua kiri) menunjukan padi M70D saat melakukan kunjungan kerja giat panen padi varietas Super Genjah M70D di Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (07/11/2019). Usai resmi dilantik menjadi Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo sempat berjanji dalam 100 hari kepemimpinannya, ia akan membenahi masalah data pertanian. Dia pun berjanji, per 1 Desember 2019 nanti data pertanian nasional akan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Satu data yang dimaksud terkait dengan data produksi, luas panen, dan data komoditas. Menurut Syahrul, dengan pemusatan data akan membuat perumusan kebijakan Kementan menjadi tepat. Setelah berada satu pintu di BPS, ia ingin seluruh data harus faktual.

“Untuk perencanaan yang tepat, maka data ini juga harus tepat. Tidak boleh data ini berdasarkan asumsi, semua harus terdata,” ujar Syahrul dilansir dari JPNN, Senin (25/11/2019).

Syahrul bilang walaupun saat ini ia baru berfokus pada pembenahan beras saja, para direktur jenderal (dirjen) dan kepala lembaga di kementeriannya tetap diharuskan bergerak untuk memulai pembenahan data di masing-masing sektor misalnya jagung, sawit sampai sapi

Namun, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini tak membantah bila ke depan tetap ada potensi kesalahan data pada saat proses penggabungan data dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Meski begitu, Syahrul optimistis perkembangan teknologi lambat laun akan meminimalisir potensi kesalahan data tersebut.

Ia juga menjanjikan pembenahan data peternakan terutama untuk populasi sapi. Ia bilang data yang akan menjadi dasar rencana pemerintah mencapai swasembada daging ini akan dikerjakan menyusul.

SinkronisasiMenanggapi hal tersebut Peneliti Indef Rusli Abdullah mengapresiasi target 100 hari Menteri Sayhrul untuk membenahi data pangan. Data pangan yang valid akan menciptakan kebijakan di sektor pangan sinkron dengan kerja kementerian atau lembaga lainnya. Misalnya, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog.

Tahun lalu misalnya, mengacu pada data BPS, Kementerian Perdagangan hendak mengimpor 500 ribu ton beras. Namun Kementerian Pertanian mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan, mengingat stok beras nasional yang mencapai 1,2 juta ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai Lebaran kemarin. Namun, nyatanya di lapangan stok beras jenis medium menipis.

"Koordinasi tersebut penting agar gaduh terkait impor beras di tahun 2018 tidak terulang. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya, gudangnya didominasi beras impor," katanya.

Ia menilai pemerintah telah berkaca pada kasus ketidaksesuaian data beras, gula sampai garam yang sempat membuat Indonesia kebanjiran komoditas pangan impor.

Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan berat di sektor pertanian. Perubahan itu mengganggu pola panen dan mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada pengaturan dari pemerintah agar suplai pangan tidak berkurang.

Menteri Pertanian baru harus terbuka untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar solusi akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain bisa didapat dengan komprehensif. Koordinasi ini terutama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...umber-dari-bps

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Senin, 25/11/2019)

- BMKG: Pukul 07:05 WIT gempa guncang Tambrauw

- Polisi usut kebakaran ratusan rumah di Kotabaru