Penyederhanaan birokrasi dan deregulasi adalah terobosan Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan. Termasuk dalam soal perizinan investasi.

Presiden Jokowi memberi wewenang penuh proses pemberian izin investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, pemberian beberapa izin investasi diberikan oleh kementerian. Perizinan satu pintu di BKPM ini tujuannya agar mempermudah kemudahan berusaha menjadi satu pintu saja.

Hal ini akan diikuti dengan penerbitan izin melalui sistem perizinan secara online (Online Single Submission/OSS). Ini juga akan segera diintegrasikan dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di masing-masing daerah.

Kebijakan pemerintah ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Misalnya dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Johnny Darmawan.

Ia mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi untuk menyerahkan pengurusan perizinan investasi ke BKPM. Karena sudah seharusnya perizinan investasi dilakukan satu pintu, sebab izin dari masing-masing kementerian bisa menimbulkan ketidaksinkronan.

Dengan begitu, terobosan dari Presiden Jokowi ini bisa dikatakan sangat tepat. Karena pengusaha ingin diberikan kemudahan perizinan.

Semua ini akan mempercepat proses masuknya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ujungnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat.