Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tetap harus melaju. Dikritisi boleh. Namun elegan. Juga dengan nalar argumentasi yang logis serta teoritis.

Bukan berkicau aneh. Malah jadi si pengkritis menunjukkan sikap 'berotak tumpul'. Menyinggung personal kehidupan Menteri Nadiem soal agamamya, bersiap rasialis, mengkomparasi dengan ketika jadi bos Gojek atau parahnya: menyebarkan hoaks!

Lha, apa urusannya antara agama dengan kebijakan untuk pendidikan Indonesia ke masa depan? Agama itu soal urusan individu dengan Tuhan. Pendidikan itu berkaitan dengan kualitas bangsa, generasi yang cerdas, kesejahteraan Guru dan lahirnya negeri modern.

Lagi pula; kenapa ada seseorang yang sampai tahu detail soal sisi kehidupan beragama Menteri Nadiem ya? Sampai dikupas hingga ke istri dan anak-anaknya. Apa seseorang itu orang tua Menteri Nadiem hingga mengenal dekat keyakinan beragama Menteri Nadiem.

Intinya itu selama keyakinan beragama keluarga Menteri Nadiem tidak mengganggu kebjakan pendidikan; tidak jadi jadi radikalis dan intoleran; sah-sah saja Presiden Jokowi memilih Nadiem sebagai Mendikbud.

Jadi jangan usil. Urusan beragama di keluarga Menteri Nadiem adalah kehidupan pribadinya. Publik tidak  butuh bagaimana sisi kehidupan beragama di keluarga Menteri Nadiem. Yang ditunggu adalah inovasi pendidikan dari Menteri Nadiem untuk membawa Indonesia makin hebat.

Ada lagi ketololan lain. Ingin mengkritisi Menteri Nadiem namun membawa-bawa ras. Jadi begini, Menteri Nadiem itu asli WNI. Menteri Nadiem secara legal WNI. Tidak berkebangsaan ganda, apalagi menjadi warga negara lain.

Soal Menteri Nadiem memiliki keturunan ras tertentu, itu kan kodrat. Mana bisa Menteri Nadiem menolak ketentuan Tuhan supaya tidak dilahirkan dari ras tertentu. Logikanya: Menteri Nadiem saja tidak tahu bakal lahir ke dunia atau tidak diberikan Tuhan.

Terus kenapa soal ras Menteri Nadiem diseret-seret? Padahal ada juga pejabat pemerintah lainnya, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga pusat yang berasal dari banyak ras atau sama dengan Menteri Nadiem. Kok tidak dicerca?

Selama Menteri Nadiem masih WNI, berarti berhak menjadi Menteri jika Presiden menghendaki. Itu ketentuan perundangan. Selama Menteri Nadiem tidak berkhianat pada Indonesia, sah menjadi bagian penyelenggara pemerintahan.

Ingatlah, sadar, yang merusak dan menghancurkan Indonesia itu akibat berembusnya isu agama dan rasialis. Jangan tega meluluhlantakkan Bumi Pertiwi. Visi misi seseorang untuk memajukan Tanah Air Indonesia itu adalah kuncinya. Bukan soal agama atau rasnya.*