Kabar gembira bagi warga Depok, khususnya mereka yang kurang mampu.

Rencananya Pemkot Depok bayarkan iuran BPJS Kesehatan tiap bulannya bagi warga miskin.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, jumlah warga miskin di Depok yang akan dibayarkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 257.811 jiwa.

"Karena sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden nomer 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasal 29," kata Hardiono saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11/2019).

Hardiono menjabarkan, iuran kesehatan bagi warga miskin yang dibayarkan Pemkot Depok perorangnya adalah sebesar Rp 42.000 perbulan.

Dengan demikian, setiap bulan Pemkot Depok mengeluarkan dana untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 58.780.908.000.


"Dibiayai Pemkot Depok, jadi jangan khawatir," tuturnya.

Hardiono mengakui jika biaya tersebut lumayan besar dan luat biasa mengingat kenaikannya mencapai 82 persen dari sebelumnya.

Hal ini jelas berakar pada Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 34, Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

Kendati demikian, angka yang dikeluarkan nanti dari APBD masih dalam usulan ke DPRD Kota Depok, dengan harapan dapat disetujui.

Jika nantinya disetujui Hardiono berharap biaya yang dialokasikan Pemkot Depok benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

"Sehingga dapat berpartisipasi dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka kesakitan serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan," kata Hardiono.

Dengan menaikan iuran ini dinilai Hardiono cukup berat.

Khususnya bagi peserta jaminan kesehatan yang mandiri (tidak ditanggung pemerintah).


"Khusus untuk peserta yang mandiri, jangan dinaikkan karena akan memberatkan masyarakat," tutur Hardiono.

Ia menambahkan kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan manusia.

Menurut Hardiono, tanpa tubuh yang sehat dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif dan akan menyebabkan hilangnya kesempatan serta peluang.

Bahkan sakit pun dinilai Hardiono dapat menyebabkan seseorang jatuh miskin.

"Akibatnya lambat laun akan berkurang uang yang dimilikinya sehingga akan jatuh miskin karena sakit. Siapapun orangnya bila sakit berkepanjangan akan menimbulkan penderitaan," tutur Hardiono.

Warga miskin di Kota Depok, tidak perlu khawatir dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen di tahun 2020.

Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin setiap bulannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengatakan, jumlah warga miskin di Depok yang dibayarkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 257.811 jiwa.

Iuran BPJS Kesehatan Dibandingkan Harga Pulsa, Anggota DPR Protes Pernyataan Fachmi Idris

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, memprotes pernyataan Direktur Utama Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, yang pernah mengatakan, iuran BPJS Kesehatan lebih murah dibandingkan pulsa.

Menurut Saleh, iuran BPJS Kesehatan dan pulsa tidak dapat dibandingkan.

"Saya menganggap bahwa Dirut ini sedang menyederhanakan masalah BPJS Kesehatan, padahal masalahnya sangat kompleks. Coba bayangkan iuran BPJS dibandingkan dengan pulsa telepon. Sangat tidak komparatif dan kompatibel," kata Saleh di komisi IX DPR, Rabu (6/11/2019).

Menurut Saleh, program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan pulsa adalah dua kebutuhan yang berbeda.

Dia berpendapat, pulsa merupakan kebutuhan sekunder bahkan tersier, sementara program JKN memberikan layanan kesehatan yang pasti dibutuhkan masyarakat.

"Orang kalau tidak punya telepon, masih bisa hidup masih bisa bahagia. Tetapi kalau tidak punya akses terhadap kesehatan ini bisa meriang, merinding dan meninggal dunia," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Fachmi sempat menyebutkan peserta BPJS Kesehatan bisa menyisihkan uang per hari untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.


Rinciannya, untuk kelas I per harinya cukup menyisihkan Rp 5.000 - Rp 6.000 per hari.

Kelas II menyisihkan Rp 3.000 - Rp 4.000 per hari.

Untuk kelas III menyisihkan sekitar Rp 2.000 per hari.

Saleh juga berpendapat, masih banyak masyarakat yang pendapatannya tak besar setiap harinya.

Dia mengatakan, bila orang dengan berpenghasilan rendah memiliki anggota keluarga yang banyak, maka tanggungan iuran BPJS Kesehatannya bisa membengkak.

"Bila kami cek, orang dengan gaji Rp 20.000 - Rp 30.000 itu masih banyak. Bayangkan kalau anaknya ada lima, diambah suami istri menjadi tujuh, berarti menyisihkan Rp 14.000 per hari, kalau sebulan itu sudah Rp 420.000. Itu lebih tinggi dari pulsa," katanya.

Sebagian artikel ini sudah diunggah di Kontan dengan judul Iuran BPJS Kesehatan dibandingkan dengan pulsa, anggota Komisi IX DPR keberatan

https://wartakota.tribunnews.com/amp...t-warga-miskin


Harusnya jangan semua warga miskin diberikan BPJS gratis, perlu ada seleksi yg jelas, sebab banyak warga ngomong miskin tapi kenyataannya mampu beli rokok minimal 5rb perhari, nah orang2 begini cuma jd parasit

Warga miskin dengan riwayat sbg perokok yg dapat fasilitas BPJS gratis harus berhenti merokok dan tiap sebulan sekali harus datang ke puskesmas terdekat utk memastikan ybs tidak lg merokok, klo ketahuan merokok cabut fasilitasnya :

Jangan cuma tarifnya doang yg dinaikkan tapi kebocorannya tetap dibiarkan saja tanpa ada perbaikan