Seorang siswa berada di dalam kelas yang atap ruangannya ambruk di MTS TPQ Nurul Huda Al Hasyimiyah Desa Danawarih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019). Presiden Joko “Jokowi” Widodo geram melihat tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan mepet di penghujung tahun.

"Tinggal dua bulan (sebelum tutup tahun), baru mau lelang. Setelah bulan Agustus, (seharusnya) tidak mungkin ada lelang,” kata Jokowi pada Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Jakarta, Rabu (6/11/2019), seperti dikutip antaranews.com.

Pembayaran biaya proyek oleh pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun ditutup pada 22 Desember.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengatakan sampai November 2019 masih terdapat paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih diproses melalui sistem e-tendering.

Dari jumlah tersebut, di antaranya terdapat pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun. Ini semua akan mempengaruhi besaran penyerapan anggaran.

“Banyak sekali lelang dilakukan mepet. Senangnya kejar-kejaran, (lelang) bulan Oktober, November, Desember. Tiap tahun kita ulang-ulang kesalahan ini," kata Presiden. “Ini tidak bisa diterus-teruskan. Ini mindset yang harus diubah.”

Menurut Jokowi, dampak tender pengadaan barang/jasa yang mepet adalah kualitas yang buruk. "Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek. Jembatan ambruk, karena begini-begini ini, November masih tender. Gedung SD ambruk, karena apa? Ya begini-begini, kerja cepat-cepatan,” kata Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.

Display only on mobilePresiden memerintah pimpinan kementerian dan lembaga tidak mengulang lagi pola pengadaan barang/jasa yang terburu-buru itu.

"Tahun depan kalau ada laporan lagi seperti ini Pak Roni, saya akan lihat di kota, kabupaten, provinsi mana atau di kementerian apa. Ngapain proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi 'mindset' kita masih 'mindset' manual. Apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering?" kata Jokowi.

Rakornas LKPP diikuti sekitar 4.000 peserta perwakilan stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan organisasi mitra pembangunan.

Menurut rilis media LKPP, dalam lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp5.335 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp1.737,8 triliun melalui tender online (e-tendering) dan Rp240,8 triliun melalui e-purchasing. Sisanya masih melakukan skema pengadaan manual yang tidak melalui sistem elektronik.

Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.

LKPP saat ini didukung sekitar 270.000 personil bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan. Lembaga ini dibentuk pada 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kualitas-jelek

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kualitas udara Jakarta dibanding kota lain di dunia (Kamis, 07/11/2019)

- Jumlah mi instan yang disantap rumah tangga milenial

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Kamis, 07/11/2019)